Banyak Daerah PAD-nya 'Rendah', Kemendagri Minta Investasi Digenjot

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau kepada pemda untuk mendorong investasi di daerahnya masing-masing dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Bila PAD yang diterima tinggi, pemda memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah tanpa perlu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD hanya bisa dicapai bila investasi di daerah tersebut bertumbuh. "Kalau tergantung sama dari transfer, saya sudah bisa bayangkan daerah itu tidak akan bisa maju dan jangan pernah bermimpi untuk maju," ujar Mendagri Tito Karnavian, Kamis (7/12/2023). Dari total 38 provinsi di Indonesia, tercatat hanya ada 15 provinsi yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Suatu daerah dianggap memiliki kapasitas fiskal kuat bila memiliki PAD yang lebih tinggi dari pendapatan transfer. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat memiliki dana yang cukup untuk mendanai beragam program. "DKI Jakarta itu PAD-nya 73%, makanya anggarannya Rp84 triliun bisa buat program macam-macam," ujar Tito. Sebaliknya, tercatat ada 23 provinsi yang pendapatannya bergantung pada transfer dari pusat. Sebagian besar dana transfer tersebut hanya digunakan untuk membiayai belanja pegawai tanpa ada sisa untuk membiayai belanja modal. "Yang betul-betul untuk rakyat itu belanja modal. Yang bisa membuat perubahan itu belanja modal, bukan belanja pegawai. Belanja pegawai hanya menyejahterakan pegawai, rakyatnya susah," ujar Tito. Pada tingkat kabupaten/kota, Kemendagri mencatat mayoritas memiliki kapasitas fiskal lemah karena pendapatan daerahnya amat bergantung pada transfer pusat. "Pada kabupaten/kota, lebih dari 400 daerah itu didominasi oleh transfer pusat," ujar Tito. Tercatat hanya ada 9 kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal kuat yakni Kabupaten Badung, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kabupaten Gianyar, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Batam, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. "Untuk daerah-daerah yang tergantung pada backing pemerintah pusat ini, jawabannya cuma 1, swastanya harus hidup. Agar swastanya hidup maka tidak ada jalan lain, kata-katanya cuma 1, investasi," ujar Tito. (sap)