Beli dari WP OP UMKM, Pemotong Pajak Harus Buat Bukti Potong Nihil

JAKARTA, DDTCNews - Pemotong/pemungut pajak yang melakukan pembelian dari wajib pajak orang pribadi UMKM yang menunjukkan surat pernyataan bahwa omzetnya belum melebihi Rp500 juta tetap harus membuat bukti potong. Walau tidak ada PPh final UMKM 0,5% yang dipotong/dipungut atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet belum melebihi Rp500 juta, pemotong/pemungut pajak tetap harus membuat bukti potong/pungut nihil. "Atas transaksi pembelian barang dan penjualan barang atau penyerahan jasa yang dikecualikan dari pemotongan atau pemungutan PPh ..., pemotong atau pemungut PPh tetap menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan PPh dengan nilai PPh nihil," bunyi Pasal 8 ayat (5) PMK 164/2023, dikutip Sabtu (20/1/2024). Pemotong/pemungut pajak juga wajib melaporkan bukti potong/pungut dengan nilai PPh nihil tersebut dalam SPT Masa PPh Unifikasi. SPT Masa tersebut harus disampaikan ke DJP paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Contoh, Tuan R melakukan penjualan 20 unit televisi dengan senilai Rp100 juta ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Tangerang pada April 2024. Pada bulan tersebut, peredaran bruto Tuan R belum melebihi Rp500 juta. Tuan R menyampaikan surat pernyataan sebagai pengganti surat keterangan (suket) kepada Diskominfo Kota Tangerang yang menyatakan omzet tidak melebihi Rp500 juta. Oleh karena Tuan R menyampaikan surat pernyataan, Diskominfo tidak melakukan pemotongan pajak dan menerbitkan bukti potong PPh dengan nilai PPh nihil. Untuk diketahui, wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet belum melebihi Rp500 juta perlu menyampaikan surat pernyataan ketika melakukan penjualan ke pemotong/pemungut pajak. Surat tersebut diperlukan agar wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai pemotongan/pemungutan PPh final. Surat pernyataan dibuat sendiri oleh wajib pajak menggunakan format yang terlampir dalam PMK 164/2023. Sesuai dengan format tersebut, penyalahgunaan surat pernyataan bakal menimbulkan konsekuensi hukum. "Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari surat pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku," bunyi contoh format surat pernyataan dalam Lampiran C PMK 164/2023. (sap)