Berkas Gugatan Regulasi Kenaikan Pajak Hiburan akan Dimasukan Minggu Depan

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) akan mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Berkas gugatan regulasi yang mengatur tentang kenaikan tarif pajak hiburan 40-75% itu akan masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) minggu depan. “Saya rasa minggu ini tidak terkejar, mungkin awal minggu depan. Kalau tidak Senin, Selasa. Kita mau omongkan secara terbuka saat daftar ke MK agar publik bisa melihat,” kata Ketua GIPI, Hariyadi Sukamdani, seperti dikutip dari Detik Finance, Rabu (31/1/2024). Hariyadi kemudian menjelaskan, bahwa pihaknya sedang melakukan drafting alias perbaikan untuk berkas tuntutan tersebut. Pihaknya menerima banyak masukan dari pengusaha dan masyarakat yang bergerak di sektor pariwisata. Kendati demikian, Hariyadi mengungkap pihaknya akan fokus pada satu gugatan, yakni pembatalan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Pasal itu mengatur mengenai pengenaan tarif pajak hiburan yang berkisar di angka minimal 40% dan maksimal 75%. “Kita fokus (pasal) itu saja karena masalahnya di situ. Tujuan kita membatalkan,” ungkapnya. Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan siap menghadapi judicial review yang diajukan oleh para pengusaha hiburan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dilakukan menyusul kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atau pajak hiburan menjadi 40-75%. PBJT 40-75% berlaku untuk jasa hiburan atas diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan baru ini pun menuai protes dari para pelaku usaha, termasuk penyanyi dangdut Inul Daratista. “Nanti akan kita hadapi,” kata Tito seperti dikutip dari Detik Finance, Senin (29/1/2024). Adapun Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lydia Kurniawati Christyana menyampaikan telah menerima surat terkait Judicial Review yang diajukan pengusaha spa ke MK. “Maka kami menghormati hak semua warga negara, proses hukum dan juga Kemenkeu akan hadir dalam proses hukum tersebut dan menyampaikan penjelasan yang diperlukan,” kata Lydia dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU), dikutip dari siaran langsung YouTube Kemenparekraf, Senin (22/1/2024). Lydia juga mengingatkan proses penetapan peraturan Kepala Daerah (Perkada) menyangkut pajak hiburan ini cukup singkat, yakni hanya perlu dilaporkan ke DPRD setempat tanpa proses pembahasan lagi. Artinya, kebijakan tambahan bisa langsung diterapkan. “Artinya jika nanti teman-teman dari asosiasi atau yang memiliki bisnis mandi uap dan spa ini sambil menunggu JR, kepala daerah boleh menetapkan terkait Perkada-nya, pemberian, pengurangan, peringanan, atau penghapusan terlebih dulu, silahkan. Maknai SE dari Kemendagri itu dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga tata kelola,” terang Lydia. (bl)