Dapat Privilage DJP, Sedikitnya 3.000 Anggota IKPI Ikuti Sosialisasi PP 58/2023 dan PMK 168/2023

Sedikitnya 3.000 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di seluruh Indonesia nampak mengikuti sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pemotongan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Tarif atas PP tersebut. Kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi Zoom, yang diselenggarakan pada Selasa (23/1/2024). “Sosialisasi yang diberikan khusus kepada IKPI ini adalah privilege yang berarti untuk asosiasi kami. Sebagai mitra strategis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), IKPI selalu menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah dalam menyosialisasikan peraturan perpajakan,” kata Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, dalam sambutannya di acara sosialisasi tersebut. Pada acara yang dibuka oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), DJP, Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, dihadapan ribuan anggotanya Ruston mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan pertama yang diberikan kepada IKPI, dan diikuti secara masif oleh lebih dari 3.000 anggota dari seluruh cabang di Indonesia. “Bahkan ada juga yang terpaksa harus menyaksikan sosialisasi ini melalui kanal youtube IKPI, karena link zoom yang disediakan tidak bisa lagi menampung jumlah peserta,” ujarnya. Menurut Ruston, sebagai intermediaries, konsultan pajak khususnya IKPI selama ini bukan hanya sekadar menjadi asosiasi konsultan pajak pertama, dan terbesar di Indonesia, tetapi keberadaannya juga membantu pemerintah dalam memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan perpajakan serta memberikan edukasi kepada wajib pajak/masyarakat. “Kerja keras, pengurus dan anggota baik di tingkat pusat maupun di daerah, menjadikan asosiasi ini menjadi besar dan dikenal oleh masyarakat luas. Banyak juga dari anggota IKPI yang menjadi sumber berita di media online, cetak dan elektronik, khususnya pada isu-isu besar perpajakan nasional. Artinya, kompetensi kami sudah diakui oleh banyak pihak,” kata Ruston. Dia mengungkapkan, IKPI juga sudah mendapatkan 2 kali penghargaan dari pemerintah, yakni dari Kementerian Keuangan yang penghargaannya diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, serta penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak, sebagai asosiasi yang mendukung program Reformasi Bidang Perpajakan. “Sudah banyak masukan/usulan dari IKPI terkait dengan RUU, RPP, mapun RPMK.Artinya kontribusi asosiasi kami kepada negara bukan “‘kaleng-kaleng’,” kata Ruston. Lebih lanjut Ruston mengatakan tentu ini menjadikan kebanggaan tersendiri bagi IKPI bisa berkontribusi langsung untuk membantu pemerintah dalam melakukan perumusan kebijakan. Ruston berharap, dengan kegiatan ini seluruh anggota IKPI akan semakin memahami peraturan ini dan segera melakukan sosialisasi serta bisa menerapkannya kepada klien-klien yang ditangani anggotanya. Menyinggung penerimaan pajak negara yang mendapatkan hattrick, Ruston mengungkap bahwa itu tidak lepas dari kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat. “IKPI sungguh bangga bahwa sebagai mitra strategis DJP bisa ikut membantu dalam menggenjot penerimaan pajak pemerintah, hingga pencapaiannya selama tiga tahun berturut melebihi dari target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2021, 2022 dan 2023),” ujarnya. “Ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Saya yakin dengan reformasi yang terus menerus dilakukan, DJP bisa konsisten mencapai target penerimaan negara dala setiap tahunnya,” kata Ruston lagi. Dia meyakini, bahwa penerimaan pajak akan lebih besar lagi ketika core tax sudah mulai beroperasi. Karena, nantinya terdapat integrasi data dan proses bisnis yang tentunya akan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan dari sektor pajak. (bl)