Home »
DDTC NEWS » Ekonomi RI 2023 Tumbuh 5,05 Persen, Sri Mulyani Bilang Begini
Ekonomi RI 2023 Tumbuh 5,05 Persen, Sri Mulyani Bilang Begini
, 24 06-0 | 00:00:00 WIB - Oleh Scraping Airflow
JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada sepanjang 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut memang melambat dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,31. Meski demikian, lanjutnya, kinerja ekonomi pada 2023 masih lebih baik dari perkiraan awal.
"Ini merupakan suatu cerita positif dari perekonomian Indonesia di tahun 2023, tahun yang sejak awal diprediksi oleh banyak lembaga internasional sebagai tahun yang penuh tantangan dan turbulensi," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (6/2/2024). Sri Mulyani mengatakan BPS mencatat perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada 2023 senilai Rp20.892,4 triliun. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia mencapai Rp74,96 juta atau US$4.919,7.
Dia menjelaskan data BPS juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di Pulau Maluku dan Papua sebesar 6,94%. Sementara itu, Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian mencapai 57,05%.
Dari segi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan menjadi kontributor terbesar terhadap PDB 2023, yakni mencapai sebesar 13,96%, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian 6,12%. "Meski perekonomian dunia mengalami perlambatan, alhamdulillah perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh positif," ujarnya.
Dalam unggahannya, Sri Mulyani turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang terus bekerja keras dalam menjaga Indonesia bersama. Dia pun berharap tren kinerja ekonomi yang positif dapat terus berlanjut.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,05% tersebut juga sesuai dengan yang diperkirakan Sri Mulyani. Dia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5%. Namun, angka tersebut lebih rendah dari asumsi makro yang disepakati pemerintah dan DPR dalam UU APBN 2023 sebesar 5,3%. (sap)