Inflasi Pangan Masih Tinggi, Pemerintah Komitmen untuk Intervensi

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berkomitmen menanggulangi lonjakan harga pangan dalam beberapa waktu terakhir sebagai tercermin dalam laju inflasi komponen harga pangan bergejolak atau volatile food yang sudah mencapai 7,59%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan harga pangan memang masih bergejolak akibat tekanan harga global dan gangguan cuaca. Gejolak ini akan diintervensi lewat stabilisasi harga ataupun stabilisasi pasokan. "Peran APBN bersama dengan APBD terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk merespons harga pangan yang masih tertekan, terutama dalam mempersiapkan masa liburan Natal dan Tahun Baru," katanya, dikutip pada Minggu (3/12/2023). Meski inflasi komponen volatile food masih tinggi, lanjut Febrio, harga beras di beberapa daerah sesungguhnya sudah cukup terkendali. Hal ini tercermin dengan penurunan harga beras di berbagai kota. Sebagaimana yang diungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi harga beras terjadi di 21 kota mengalami deflasi. Namun, perlu dicatat, masih terdapat 59 kota yang mengalami inflasi harga beras pada November 2023. Rata-rata harga beras di tingkat eceran pada November mencapai Rp14.080 per kilogram, masih sama tingginya dibandingkan dengan rata-rata harga pada bulan sebelumnya. Guna mengatasi tekanan harga beras ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan penyaluran beras bagi masyarakat miskin dan rentan. "Pemerintah terus berkomitmen untuk mengantisipasi gejolak harga melalui kebijakan dari hulu hingga hilir. Bantuan pangan beras terus disalurkan dalam rangka menjaga akses pangan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan," ujar Febrio. Sebagai informasi, inflasi November 2023 mencapai 2,86%, lebih tinggi bila ketimbang Oktober 2023 sebesar 2,56%. Meski inflasi volatile food meningkat, BPS mencatat inflasi inti dan inflasi harga diatur pemerintah atau administered price cenderung melambat. (rig)