Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye, Boleh Memihak

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan seorang presiden diperbolehkan melakukan kampanye saat proses pemilu berlangsung. Bahkan, dia juga menegaskan seorang presiden diperbolehkan secara konstitusi untuk memihak kepada salah satu calon presiden (capres) tertentu. Hanya saja, menurut Jokowi, selama melakukan kampanye seorang presiden harus cuti terlebih dulu. Kampanye bisa diikuti presiden tanpa menggunakan fasilitas negara. "Presiden boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). Apalagi menurut Jokowi, seorang presiden tidak semata-mata berperan sebagai pejabat publik tetapi juga pejabat politik. Karenanya, keberpihakan seorang pejabat politik kepada tokoh politik tertentu dinilai wajar. "Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Menteri juga boleh," kata Jokowi. Pernyataan Jokowi di atas menanggapi keresahan publik lantaran ada menteri dan kepala daerah aktif yang secara terang-terangan memihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Bagi presiden, yang terpenting seluruh menterinya tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Artinya, jika mengikuti kampanye maka pejabat pemerintahan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. "Semua itu pegangannya aturan, kalau aturannya boleh ya silakan. Jangan presiden tidak boleh ini, boleh berkampanye, boleh. Soal dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing," kata Jokowi. Ditanya mengenai rencana ikut serta berkampanye, Jokowi mengaku belum ada rencana pasti. Dia mengaku akan melihat waktu yang tepat untuk ikut berkampanye. "Ya nanti dilihat," kata Jokowi. Awak media juga sempat menanyakan apakah Jokowi secara terang-terangan memihak kepada salah satu paslon dalam pemilu kali ini. Menjawab itu, Jokowi malah balik bertanya kepada awak media. "Itu yang mau saya tanya, memihak ndak?" tanya Jokowi.