Kerelaan Bayar Pajak, Gen Z dan Milenial: Transparansi Penting

JAKARTA, DDTCNews - Transparansi penggunaan uang pajak akan memengaruhi kerelaan masyarakat, termasuk gen Z dan milenial, dalam pembayaran pajak. Aspek ini perlu menjadi perhatian parpol ataupun capres-cawapres dalam pemilu 2024. Hal tersebut terlihat dari laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak yang dirilis pada Selasa (28/11/2023). Download laporan tersebut melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. “Transparansi penggunaan uang pajak penting-sangat penting memengaruhi kerelaan mayoritas responden dalam membayar pajak (94,5%),” bunyi keterangan dalam laporan tersebut, dikutip pada Rabu (6/12/2023). Seperti diketahui, survei ini diikuti 2.080 responden pembaca DDTCNews. Dari jumlah responden tersebut, sebanyak 40,2% berumur 17-29 tahun (generasi Z), 37,2% berumur 30-43 tahun (milenial), 19,8% berumur 44-59 tahun (generasi X), serta 2,8% berumur lebih dari 59 tahun (baby boomers). Dengan demikian, mayoritas responden survei pajak dan politik DDTCNews berasal dari generasi Z dan milenial. Hal ini serupa dengan struktur demografi calon pemilih. Seperti diketahui, pemilih muda dari kedua generasi tersebut akan mendominasi pemilu 2024. Jika melihat lebih detail jawaban dari responden generasi Z dan milenial, mayoritas cenderung menilai transparansi penggunaan uang pajak penting memengaruhi kerelaan mereka untuk membayar pajak. Hal ini juga sejalan dengan kecenderungan jawaban seluruh responden. Untuk generasi Z, perinciannya jawabannya adalah sangat penting 59,4%, penting 33,0%, netral 6,8%, tidak penting 0,8%, dan sangat tidak penting 0,0%. Secara total, jawaban sangat penting dan penting sebanyak 92,4%. Untuk milenial, perinciannya jawabannya adalah sangat penting 64,0%, penting 31,3%, netral 4,3%, tidak penting 0,3%, dan sangat tidak penting 0,1%. Secara total, jawaban sangat penting dan penting sebanyak 95,3%. Respons dari responden survei pajak dan politik DDTCNews ini dapat menjadi pertimbangan capres-cawapres dalam menyusun agenda pembangunan. Pasalnya, hasil survei ini juga mengindikasikan kerelaan pembayaran pajak juga dipengaruhi alokasi penggunaan uang pajak. Oleh karena itu, mayoritas responden menganggap penting transparansi penggunaan uang pajak. Sebagai informasi kembali, secara umum, survei pajak dan politik DDTCNews memuat 4 klaster. Pertama, pemahaman soal pajak. Kedua, perpajakan harus dibicarakan dalam pemilu. Ketiga, kerelaan membayar pajak. Keempat, pajak memengaruhi pilihan dalam pemilu. Mayoritas responden menganggap pentingnya agenda atau kebijakan pajak dari parpol/capres akan memengaruhi pilihan dalam pemilu. Mayoritas dari tiap generasi sepakat dengan hal itu. Simak ‘Hasil Survei Pajak dan Politik DDTCNews Dirilis! Download di Sini!’. (kaw)