Konsumsi LPG Subsidi Ajek Naik, Pembenahan Distribusi Perlu Dilakukan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mau tidak mau harus membenahi pola distribusi liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kg. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat selama 7 tahun terakhir konsumsi LPG 3 kg secara ajek merangkak naik. Angka konsumsi LPG 3 kg naik 6,29 juta metrik ton (MT) pada 2017 menjadi 8 juta MT pada 2023. "Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan pers, dikutip pada Selasa (23/1/2024). Arifin berpandangan tren peningkatan konsumsi LPG 3 kg belum menyentuh sasaran utama penerima. Pola distribusi terbuka yang berlaku selama ini justru membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat mudah memperoleh komoditas bersubsidi ini. Apalagi, imbuhnya, masyarakat terlanjur mengenal elpiji 3 kg lebih praktis dan kompetitif. Padahal peruntukan awal konsumsi LPG 3 kg sebenarnya hanya bagi rumah tangga miskin; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); nelayan; dan petani sasaran. Sepanjang 2023, pemerintah menggelontorkan Rp95,6 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat agar bisa mengakses bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg. Pemerintah pun kembali mengalokasikan Rp113,3 triliun untuk kedua subsidi tersebut pada 2024. Pembenahan Distribusi Elpiji Dilakukan Pemerintah pun mengubah aturan mengenai distribusi LPG 3 kg. Kementerian ESDM menggeser penyaluran LPG subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat. Praktisnya, per 1 Januari 2024 hanya pengguna terdaftar saja yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui Nomor Induk Penduduk (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) sendiri tengah dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 hingga 7. "Sistemnya sudah siap. Sekitar 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi sekitar 31,5 juta NIK," jelas Dirjen Migas Tutuka Ariadji. Mempertimbangkan kesiapan data, konsumen yang belum terdata masih boleh melakukan transaksi pembelian LPG 3 kg setelah melakukan pendaftaran on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi. Bahkan Kementerian ESDM mengusulkan agar pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. Guna memastikan kebijakan ini lebih aplikatif, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi di berbagai daerah. Pemerintah juga memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan. Petugas di lapangan juga akan dibekali software sederhana pada telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan berjalan telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendreal Minyak dan Gas Bumi. "Pemerintah meminta Pertamina turut mengawal kebijakan ini sampai ke level konsumen akhir (end user)," tegas Tutuka. (sap)