MA Butuh Tambahan 3 Hakim Agung Pajak, Ternyata Ini Sebabnya

Mahkamah Agung membutuhkan tambahan 3 hakim agung tata usaha negara khusus pajak untuk merespons tingginya perkara pajak yang masuk. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (2/2/2024). Saat ini, Mahkamah Agung (MA) hanya memiliki 1 hakim agung tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Oleh karena itu, MA berharap kebutuhan hakim agung tersebut dapat terealisasi saat seleksi calon hakim agung nantinya. "Selalu setiap kali ada seleksi CHA kami mintakan tambahan khusus kamar pajak. Itu yang kita mohonkan supaya penanganan perkara menjadi lebih ringan di antara kami hakim agung," kata Hakim Agung Jupriyadi. Pada Januari hingga 17 November 2023, beban perkara TUN mencapai 7.729 perkara. Mayoritas dari perkara TUN yang masuk justru adalah TUN pajak, bukan TUN umum. Dari total tersebut, sudah ada 6.607 perkara yang sudah diputus hingga 17 November 2023. Dengan demikian, rasio memutus atas perkara TUN pada tahun lalu masih sebesar 85,07%. Saat ini, jumlah hakim agung TUN di MA adalah sebanyak 7 hakim. Artinya, rata-rata alokasi perkara per hakim agung TUN adalah sebanyak 3.312 perkara. Seperti yang sudah diumumkan oleh KY sebelumnya, figur-figur potensial yang hendak mengikuti seleksi CHA dapat mendaftarkan diri secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id paling lambat pada 22 Februari 2024. Selain isu kebutuhan hakim agung TUN khusus pajak, ada pula ulasan menarik lainnya seperti masih adanya pelaporan SPT Tahunan secara manual, dompet digital di coretax DJP, hingga pengembangan taxpayer account management (TAM) oleh DJP. Ditjen Pajak (DJP) mencatat masih menerima 56.700 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 yang disampaikan secara manual hingga 31 Januari 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan mayoritas wajib pajak memang telah menyampaikan SPT Tahunan secara online. Meski demikian, DJP tetap menerima penyampaian SPT Tahunan secara manual. "Sebanyak 44.1000 wajib pajak orang pribadi dan 12.600 wajib pajak badan masih menyampaikan SPT Tahunannya secara manual," katanya. (DDTCNews) Ditjen Pajak (DJP) menyatakan setidaknya terdapat 4 manfaat yang bakal diterima wajib pajak dari pengembangan aplikasi akun wajib pajak (taxpayer account management) (TAM). DJP menyebut akun wajib pajak menjadi salah satu aplikasi pada sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS). DJP menjelaskan aplikasi ini akan mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. "Taxpayer account management menampilkan data yang update dan komprehensif, serta sistem akuntansi yang terintegrasi dalam sistem inti administrasi perpajakan atau coretax," bunyi narasi yang dibacakan dalam video di Youtube DJP. (DDTCNews) Pemenuhan ketentuan penyelenggaraan dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing documentation/TP Doc) dapat diuji dirjen pajak. Hal ini menjadi bagian dari pengujian kepatuhan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm's length principle (ALP). Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 172/2023, pengujian atas pemenuhan ketentuan TP Doc (Pasal 36 ayat (2) huruf a) itu dilakukan sebelum masuk ke pengujian penerapan PKKU dalam Pasal 3 (Pasal 36 ayat (2) huruf b). “Direktur jenderal pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan penerapan PKKU,” bunyi Pasal 36 ayat (1) PMK 172/2023. (DDTCNews) Meluncur 1 Juli 2024! Sistem Pajak Canggih Bakal Dilengkapi Fitur Dompet Digital Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan sistem pajak canggih bernama Core Tax System yang rencananya akan diluncurkan pada 1 Juli 2024 mendatang. Tim Penyuluh Pajak KPP Pratama Lahat, Nopan mengatakan, salah satu fitur yang akan hadir dalam sistem canggih tersebut adalah akun deposit pajak. Nopan bilang, akun ini semacam dompet digital di mana dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan saldo untuk pelunasan semua jenis utang pajak. Namun yang perlu diingat, fitur ini tidak bisa digunakan untuk transaksi selain pajak. "Tapi memang dompet digital ini tidak bisa digunakan untuk membayar transaksi non pajak. Apalagi shopping, itu gak bisa. Bayar barang, beli barang gak bisa. Hanya bisa untuk pembayaran pajak," kata Nopan. (Kontan.co.id) Ditjen Pajak (DJP) mencatat sudah ada 2,18 juta wajib pajak—terdiri atas 2,1 juta wajib pajak orang pribadi dan 81.300 wajib pajak badan—telah menyampaikan SPT Tahunan 2023 hingga 31 Januari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan kebanyakan SPT Tahunan itu dilaporkan secara online. DJP pun telah memberikan bukti penerimaan surat (BPS) dan bukti penerimaan elektronik (BPE) kepada wajib pajak tersebut. "Sampai dengan 31 Januari 2024, total sebanyak 2,18 juta SPT Tahunan 2023 yang sudah disampaikan atau tumbuh 27,40% dibanding periode yang sama tahun lalu," katanya. (DDTCNews) (rig)