Meski Sudah Resign, WP Tetap Berhak Minta Bukti Potong Pajak

Kring Pajak mengimbau wajib pajak untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Otoritas menjelaskan setiap karyawan memiliki hak untuk menerima bukti potong pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2023 dari bendahara dan pemberi kerja. Apabila karyawan tersebut telah resign, DJP menyarankan untuk tidak ragu meminta bukti potong pajak. "Jika belum mendapatkan bupot dari pemberi kerja sebelumnya, hubungi pemberi kerja tersebut untuk mendapat bupot yang menjadi hak wajib pajak," bunyi cuitan akun X @kring_pajak, dikutip pada Minggu (11/2/2024). DJP telah mewajibkan pemberi kerja memberikan bukti potong pajak kepada karyawannya. Ketentuan itu tertuang dalam PER-16/PJ/2016, yang menyebut pemberi kerja sebagai pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Apabila telah menerima bukti potong dari bendahara gaji, karyawan dapat segera menyampaikan SPT Tahunan 2023 secara benar, lengkap, dan jelas. "Pada dasarnya, SPT harus dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas. Supaya PPh yang telah dipotong dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan, Kakak perlu mengisikan data bukti potong (bupot) yang didapat dan dimiliki," sebut DJP. UU KUP mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret. Untuk wajib pajak badan, SPT dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April. Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta. (rig)