Home » DDTC NEWS » Pemerintah Blokir 1.855 Situs Investasi Bodong Sepanjang 2023
Pemerintah Blokir 1.855 Situs Investasi Bodong Sepanjang 2023
, 24 06-0 | 00:00:00 WIB - Oleh Scraping Airflow
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memblokir 1.855 situs web ilegal yang melakukan kegiatan penawaran bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Ribuan situs tersebut, termasuk binary option dan robot trading, tidak memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Plt. Kepala Bappebti Kasan menjelaskan pemblokiran dilakukan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan. Penegakan ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.
"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan, dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (smartphone)," kata Kasan, dikutip pada Selasa (5/2/2024). Kasan lantas mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bappebti, lanjut Kasan, secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari potensi kerugian akibat PBK ilegal.
Publik pun diminta berperan aktif dalam melaporkan temuan penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK yang dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti. "Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memebrantas kegiatan ilegal di bidang PBK," kata Kasan.
Perlu diketahui, setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada kegiatan PBK tanpa izin, Bappebti akan melakukan langkah hukum.
Situs web PBK ilegal yang telah diblokir oleh Bappebti bisa melakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web beriktikad baik dengan mengurus izinnya ke Bappebti. Langkah ini dilakukan sebagai wujud pembinaan terhadap entitas ilegal yang patuh terhadap ketentuan perundangan-undangan bidang PBK. Tak cuma itu, Bappebti juga ingin membentuk iklik usaha di bidang PBK yang sehat. (sap)