Penerapan PKKU 7 Transaksi Ini Harus dengan Tahapan Pendahuluan

JAKARTA, DDTCNews - Sesuai dengan PMK 172/2023, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm's length principle (ALP) untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan. Adapun transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah transaksi yang meliputi transaksi afiliasi dan/atau transaksi antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. “Penerapan PKKU untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),” bunyi penggalan Pasal 4 ayat (5) PMK 172/2023, dikutip pada Senin (5/2/2024). Melalui PMK 172/2023, otoritas menjabarkan 7 transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu. Pertama, transaksi jasa. Ada beberapa aspek yang harus dibuktikan. Simak ‘Penerapan PKKU, Begini Aturan Tahapan Pendahuluan Transaksi Jasa’. Kedua, transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud. Simak ‘PKKU Transaksi Penggunaan Harta Tidak Berwujud, Perlu Pembuktian Ini’. Ketiga, transaksi keuangan terkait pinjaman. Simak ‘Tahapan Pendahuluan Penerapan PKKU Transaksi Keuangan terkait Pinjaman’. Keempat, transaksi keuangan lainnya. Simak ‘PKKU Transaksi Keuangan Lainnya, Wajib Pajak Perlu Buktikan Ini Dulu’. Kelima, transaksi pengalihan harta. Simak ‘Penerapan PKKU Transaksi Pengalihan Harta, Perlu Pembuktian Ini’. Keenam, restrukturisasi usaha. Simak ‘Penerapan PKKU dalam Restrukturisasi Usaha, Perlu Pembuktian 4 Hal Ini’. Ketujuh, kesepakatan kontribusi biaya. Simak ‘PKKU dalam Kesepakatan Kontribusi Biaya, Perlu Bukti 3 Aspek Ini Dulu’. “Dalam hal wajib pajak tidak dapat membuktikan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan …, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tersebut tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,” bunyi penggalan Pasal 14 PMK 172/2023. (kaw)