Rawan Dipolitisasi, Bansos Beras akan Dihentikan Sementara

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menghentikan penyaluran bantuan pangan beras pada masa tenang Pemilu 2024. Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, penghentian sementara penyaluran bantuan pangan dilakukan untuk menghormati pelaksanaan pemilu sekaligus untuk memutakhirkan data. "Pada 11-13 Februari yang merupakan masa tenang pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemutakhiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan," ujar Arief, dikutip Rabu (7/2/2024). Arief mengatakan penyaluran bantuan pangan beras akan dilanjutkan kembali pada 15 Februari 2024. "Bapak Presiden [Joko Widodo] juga sudah menyampaikan secara terpisah kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi," ujar Arief. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras pada 8 Februari hingga 14 Februari 2024. Penyaluran beras dioptimalkan kembali setelah pemungutan suara. "Kami tegaskan kembali, bantuan pangan ini sebenarnya bukan hanya jelang pemilu. Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan," tambah Arief. Untuk diketahui, masifnya penyaluran bansos menjelang Pemilu 2024 mendapatkan sorotan dari calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima dan bukan untuk memberikan manfaat kepada pihak yang memberi. "Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya," kata Anies. Ganjar mengatakan bansos adalah hak rakyat yang seyogianya diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dan kami usul, bantuannya ganti saja deh, bantuan kesejahteraan rakyat, dan tujuan adalah menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial," ujar Ganjar. (sap)