Tarif Efektif PPh Pasal 21 untuk Non-NPWP, Ini Kata Kring Pajak

Kring Pajak memberikan penjelasan kepada warganet terkait dengan penerapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penerima penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagaimana diatur dalam UU PPh s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dapat dikenai tarif PPh lebih tinggi 20%. Namun, penerapan tarif efektif terhadap penerima penghasilan tersebut belum diatur terperinci. “Pada PP 58/2023 dan PMK 168/2023 belum mengatur lebih terperinci terkait ketentuan pengenaan tarif lebih tinggi 20% bagi non-NPWP. Silakan menunggu peraturan pelaksanaan lebih lanjut terbit ya,” sebut Kring Pajak di media sosial, Minggu (28/1/2024). Pemerintah merilis peraturan baru yang menjadi petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Petunjuk tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023. Beleid yang berlaku mulai 1 Januari 2024 ini menggantikan PMK 252/2008 lantaran PMK 252/2008 dinilai belum memenuhi kebutuhan penyesuaian tarif pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 21, termasuk terkait dengan penerapan tarif efektif PPh Pasal 21. “PMK 252/2008…belum menampung kebutuhan penyesuaian tarif pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 21…sehingga perlu diganti,” bunyi salah satu pertimbangan PMK 168/2023. Secara garis besar, PMK 168/2023 terdiri atas 9 Bab. Bab tersebut mengatur mulai dari pihak yang menjadi pemotong pajak dan penerima penghasilan, jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, dan tarif PPh Pasal 21. Selain itu, ada pula pengaturan mengenai: tata cara penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26; pemotongan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI dan pensiunannya; serta ketentuan saat terutang dan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. PMK 168/2023 ini juga sudah mengakomodasi ketentuan mengenai tarif efektif PPh Pasal 21. Adapun tarif efektif PPh Pasal 21 sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 58/2023. Beleid tersebut juga telah menguraikan ketentuan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang terbaru. (rig)