00:00:00, 24 21-0 | 9 Bulan Lalu, 0 Komentar 13 View
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang melakukan transaksi antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak menentukan lawan dan harga transaksi, tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen penentuan harga transfer (TP Doc). Analis Transfer Pricing dan MAP/APA DJP Pramuji Handra Jadi mengatakan kewajiban untuk membuat TP Doc hanya berlaku atas wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. "Wajib pajak yang melakukan transaksi yang...
00:00:00, 24 21-0 | 9 Bulan Lalu, 0 Komentar 14 View
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta humas pemerintah di seluruh kementerian/lembaga turut mendorong masyarakat lebih patuh pajak. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan humas pemerintah perlu saling berkolaborasi untuk mengingatkan masyarakat agar patuh melaksanakan kewajiban pajaknya. Misalnya pada saat ini, masyarakat perlu diingatkan agar segera menyampaikan SPT Tahunan 2023 dan melakukan validasi NIK sebagai NPWP. ...
00:00:00, 24 21-0 | 9 Bulan Lalu, 0 Komentar 13 View
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 10/2024 sebagai revisi atas PMK 26/2022 mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. PMK 10/2024 dirilis sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM 6/2023 dan Permenperin 29/2023. Hal ini dilaksanakan untuk mendorong peralihan penggunaan energi fosil ke energi listrik, menarik investasi, dan meningkatkan produksi mobil listrik berbasis baterai di dalam negeri...
00:00:00, 24 21-0 | 9 Bulan Lalu, 0 Komentar 11 View
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kementerian Perdagangan untuk memperhatikan berbagai dinamika global yang dapat memengaruhi kinerja ekspor-impor. Menurut Sri Mulyani, salah satu isu yang perlu menjadi perhatian ialah fenomena friendshoring. Menurutnya, friendshoring telah menyebabkan aktivitas perdagangan sangat dipengaruhi oleh keberpihakan suatu negara kepada kelompok tertentu. "Sekarang arah investasi dan perdagangan akan sangat dipengaruhi keputusan di...
00:00:00, 24 21-0 | 9 Bulan Lalu, 0 Komentar 14 View
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sedangkan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menggantikan posisi Hadi. "Saya bersumpah setia kepada negara kesatuan republik Indonesia, yang berdasarkan pancasila, dan UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan...