Barang bawaan pribadi pilot, pramugari, dan air crew yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri hanya diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB US$50. Pembebasan bea masuk tersebut diberikan untuk setiap orang per kedatangan. Nilai ambang batas pembebasan itu lebih kecil apabila dibandingkan dengan penumpang. Adapun barang bawaan pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB US$500. ...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan pada tempat tinggal atau tempat kedudukan per 1 Juli 2024. Langkah tersebut telah disampaikan otoritas melalui Pengumuman Nomor PENG-4/PJ.09/2024. Pengumuman itu ditetapkan pada 6 Februari 2024 dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti. “… pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan pada tempat tinggal atau tempat kedudukan per...

JAKARTA, DDTCNews - Bukti potong PPh Pasal 21 yang telah direkam dalam aplikasi e-bupot 21/26 bisa diunduh oleh pihak pemotong pajak sebelum SPT Masa PPh Pasal 21 dilaporkan ke DJP. Fungsional Pranata Komputer Pertama Direktorat TIK DJP Ardhito Suryo Nugroho mengatakan fitur ini disediakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan DJP atas e-bupot unifikasi dan e-bupot instansi pemerintah. "Pada e-bupot unifikasi dan e-bupot instansi pemerintah, itu bukti potongnya bisa di-download setelah...

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk memastikan distribusi beras lancar. Distribusi yang lancar diharapkan bisa menekan risiko lonjakan harga beras menjelang dan selama Puasa dan Lebaran. Jokowi mengatakan saat ini pasokan beras di berbagai pasar induk masih aman. "Semua stok kita siapkan. Setiap tahun sudah jadi rutinitas. Kita jaga terus," kata Jokowi, Jumat (16/2/2024). Terkait kondisi harga beras saat ini yang relatif naik, Jokowi mengatakan...

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mengkaji rencana pelaksanaan pemungutan suara ulang dan lanjutan atau susulan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan UU Pemilu telah mengatur pemungutan suara ulang dan susulan dapat dilakukan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Meski demikian, pelaksanaan pemungutan suara ini akan dilakukan berdasarkan rekomendasi KPU kabupaten/kota. "Menurut UU Pemilu, pemungutan suara ulang itu...