JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah mengupayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (EBT) dalam skala besar. Langkah ini dilakukan untuk mencapai target percepatan transisi energi, dari sumber fosil ke EBT. Namun, pemanfaatan sumber energi terbarukan belum bisa optimal. Pada 2023 misalnya, realisasi bauran EBT hanya 13,1% dari target yang dipatok pemerintah, yakni 17,9%. Sementara pada 2024 ini, target bauran EBT lebih ambisius lagi, yakni 19,5% dari total...

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Yudisial (KY) memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc HAM. Dengan keputusan ini, masyarakat berkesempatan untuk mendaftarkan diri guna mengikuti seleksi CHA dan calon hakim ad hoc HAM paling lambat pada 27 Februari 2024. "Dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas kepada warga negara Indonesia terbaik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi CHA dan calon hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2024, KY...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan peraturan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 kepada aparatur negara yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan komponen THR dan gaji ke-13 pada tahun ini bakal diatur terperinci dalam peraturan pemerintah (PP). Rencananya, PP tersebut bakal dirilis pada awal Ramadan karena pembayaran THR dijadwalkan mulai H-10 Lebaran. "Mengenai besarannya,...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2024 mencapai Rp22,9 triliun, turun 5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sejumlah Rp24,1 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi penerimaan bea dan cukai tersebut setara dengan 7,1% dari target pada APBN 2024 sejumlah Rp321 triliun. "Yang terkait cukai, telah terkumpul Rp17,9 triliun atau sekitar 7,3% dari total target APBN. Ini sejalan dengan pola...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-1/PJ/2024 guna memberikan petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan (bukper). Surat edaran ini diterbitkan guna menindaklanjuti ketentuan-ketentuan baru dalam PMK 177/2022, antara lain seperti pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukper, pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper, dan pemberitahuan tindak lanjut pemeriksaan bukper. "Surat edaran dirjen ini bertujuan agar terdapat...