JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja yang telah dikucurkan oleh pemerintah pada Januari hingga 12 Februari 2024 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp16,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nominal tersebut setara dengan 43,2% dari pagu anggaran Pemilu 2024 senilai Rp38,3 triliun. "KPU dan Bawaslu membelanjakan Rp16,2 triliun untuk berbagai pelaksanaan pemilu, mulai dari pembentukan badan ad hoc, penyelenggaraan pemilu,...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan senilai Rp18,2 triliun pada Januari 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian PPh badan memang mengalami perlemahan. Pemerintah pun bakal terus memantau kinerja keuangan perusahaan karena berefek pada setoran PPh badan. "Untuk PPh badan mengalami tren yang masih lemah, tetapi kita nanti akan lihat terutama pada saat menjelang penutupan tahun anggaran," katanya dalam konferensi pers...

Pemerintah akan melakukan reorganisasi instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP) secara berkesinambungan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (23/2/2024). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan reorganisasi instansi vertikal dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurutnya, reorganisasi biasanya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. "Kami terus konsisten reorganisasi dijalankan. Itu semata-mata karena kepentingan...

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan Ditjen Pajak (DJP) belum pernah menerima permintaan bantuan penagihan pajak dari otoritas pajak yurisdiksi mitra sebagaimana dimaksud dalam PMK 61/2023 hingga saat ini. Tak hanya itu, DJP juga belum pernah mengajukan permintaan bantuan penagihan kepada yurisdiksi mitra. Menurut Suryo, untuk melaksanakan bantuan penagihan, pemerintah perlu merevisi perpres terlebih dahulu. "Ada 1 perpres yang saat ini sedang dalam proses untuk...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat hingga saat ini sudah ada 60,79 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang sudah dipadankan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi dalam sistem informasi DJP. Dengan total wajib pajak orang pribadi sebanyak 73,13 juta wajib pajak, progres pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai sekitar 83%. "Yang dipadankan melalui sistem ada 55,9 juta, yang dipadankan sendiri oleh wajib pajak lewat portal kami ada 3,9 juta NIK," ujar Suryo, Kamis...