JAKARTA, DDTCNews - Salah satu saluran bagi wajib pajak untuk mendapatkan kembali nomor EFIN adalah melalui email. Layanan lupa EFIN oleh DJP bisa diakses dengan mengirimkan permohonan ke alamat email [email protected]. Nantinya informasi EFIN akan dikirim oleh DJP kepada wajib pajak melalui email. Sayangnya, ada kalanya informasi EFIN dari otoritas pajak tidak kunjung masuk ke alamat email terdaftar. Sudah dicek di folder spam tetapi tetap saja tidak ditemukan. Jika hal ini terjadi, apa yang...

JAKARTA, DDTCNews - PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun diberikan hanya bila rumah tersebut dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2024. BAST dari penyerahan rumah harus memuat nama dan NPWP PKP penjual, nama dan NPWP/NIK pembeli, tanggal serah terima, kode identitas rumah, pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima bangunan, dan nomor BAST. "BAST...

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi term deposit valuta asing (TD valas) devisa hasil ekspor (DHE) senilai US$1,95 miliar hingga 20 Februari 2024. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan transaksi TD valas DHE relatif stabil dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, perusahaan yang menempatkan DHE SDA di TD valas juga terus bertambah. "Total eksportirnya sudah lebih banyak dari sebelumnya 156 [perusahaan], di posisi Februari 158 [perusahaan]," katanya,...

JAKARTA, DDTCNews - Data atau informasi perpajakan wajib pajak yang tersedia pada DJP Online dan aplikasi M-Pajak turut memuat nama account representative (AR). Oleh karena itu, wajib pajak yang ingin mengecek nama AR dan kantor pelayanan pajak (KPP) administrasi dapat membuka menu Profil pada DJP Online atau menu Profil Saya pada aplikasi M-Pajak. Adapun, pada saat ini, aplikasi M-Pajak yang terbaru adalah versi 1.3.0. “Pembagian wajib pajak atau wilayah kerja yang menjadi ruang lingkup...

Pemerintah melanjutkan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah melalui PMK 7/2024. Seperti sebelumnya, PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun) yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang diatur dalam PMK 7/2024 relatif sama dengan ketentuan terdahulu, yaitu PMK 120/2023. “PPN yang terutang atas penyerahan: a. rumah tapak; dan b. satuan rumah susun, yang memenuhi persyaratan, ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran...