JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sedangkan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menggantikan posisi Hadi. "Saya bersumpah setia kepada negara kesatuan republik Indonesia, yang berdasarkan pancasila, dan UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan...

JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pelaku usaha spa selaku pemohon pengujian materiil atas UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) untuk memperbaiki permohonannya. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan MK tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus konkret. Para pemohon seharusnya menjelaskan pertentangan antara ketentuan PBJT atas jasa hiburan spa dalam UU HKPD dan batu uji dalam UUD 1945. "Saudara harus...

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat pertahanan nasional dengan akses peralatan dan teknologi militer yang mutakhir. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah ialah dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 157/2023. Untuk memperoleh pembebasan PPN, lembaga pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah...

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Pertuaran Presiden (Perpres) 32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Beleid tersebut secara populer disebut sebagai Perpres Publisher Rights. Melalui perpres tersebut, Jokowi menyebut bahwa pemerintah ingin memastikan jurnalisme di Tanah Air tumbuh berkualitas dan jauh dari konten negatif. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional....

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menerbitkan PMK 6/2024 yang memerinci pembagian dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) pada 2024. PMK 6/2023 menyatakan Perpres 76/2023 telah memuat perincian DBH CHT untuk 27 provinsi pada tahun ini. Setelahnya, gubernur mengatur pembagian DBH CHT kepada bupati/walikota di daerah masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan CHT dengan persetujuan menteri keuangan. "Tata cara penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau ... dilaksanakan...