JAKARTA, DDTCNews - Pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Menjelang batas pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 ini, tidak sedikit pemotong pajak yang mengeluhkan adanya kendala teknis di aplikasi e-bupot 21/26. Rata-rata masalah yang ditemui adalah gagalnya upload impor bukti potong PPh Pasal 21 ke aplikasi e-bupot 21/26. Dari laporan wajib pajak, muncul keterangan 'ERR-API: Terjadi masalah pada server. Silakan hubungi administrator' pada laman...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aparatur negara yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri, serta pensiunan mulai H-10 Lebaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mulai membahas rencana pembayaran THR bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, Jokowi akan meneken peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembayaran THR 2024. "Untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa...

PADEMANGAN, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan bersama Kantor Cabang Bank Central Asia (BCA) Ancol berhasil melakukan pemindahbukuan rekening wajib pajak ke rekening kas negara pada 9 Januari 2024. KPP Pratama Jakarta Pademangan mengatakan rekening penanggung pajak awalnya sudah dilakukan pemblokiran. Saat rekening diblokir, penanggung pajak mengaku tidak mengetahui jika masih ada tunggakan pajak yang belum lunas. “Penanggung pajak baru mengetahui ketika...

JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Agung (MA) mencatat beban perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dari 4 lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak sepanjang 2020 sebanyak 55.319 perkara. Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengatakan beban perkara itu terdiri atas perkara masuk sebanyak 42.670 perkara ditambah dengan sisa perkara 2022 sebanyak 14.528 perkara. Dari angka tersebut, perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak sebanyak 43.832 perkara. "Dengan...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) bukanlah objek praperadilan. Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya memandang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-XXI/2023 memberikan kepastian bahwa sedari awal pemeriksaan bukper bukanlah objek praperadilan. "Penerbitan Putusan MK Nomor 83/PUU-XXI/2023 memberi kepastian bahwa kegiatan pemeriksaan bukper bukan merupakan objek praperadilan," katanya, dikutip pada Selasa (20/2/2024)....