Update! Ini Tema 5 Kali Debat Capres-Cawapres, Pajak Masuk

2024-03-02 06:11:29 | 0 Komentar , DDTC NEWS 12 View

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rencana format serta tema debat calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres) pada masa kampanye. Pajak masuk dalam salah satu tema debat. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan pada hari ini, Rabu (6/12/2023), telah digelar rapat pembahasan persiapan debat capres-cawapres bersama tim kampanye. Dia mengatakan dari kelima debat yang akan digelar, sebanyak 3 kali untuk debat capres dan 2 kali untuk debat cawapres. ...


Pemerintah Siapkan 3 Fase Transformasi Digital Nasional Hingga 2045

2024-03-02 06:11:29 | 0 Komentar , DDTC NEWS 10 View

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 untuk menavigasi arah transformasi ekonomi digital. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan buku putih ini akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan pengembangan ekonomi digital. Selain itu, buku tersebut juga akan menjadi rujukan dalam menentukan posisi Indonesia di dunia internasional. "Buku...


Kerelaan Bayar Pajak, Gen Z dan Milenial: Transparansi Penting

2024-03-02 06:11:29 | 0 Komentar , DDTC NEWS 15 View

JAKARTA, DDTCNews - Transparansi penggunaan uang pajak akan memengaruhi kerelaan masyarakat, termasuk gen Z dan milenial, dalam pembayaran pajak. Aspek ini perlu menjadi perhatian parpol ataupun capres-cawapres dalam pemilu 2024. Hal tersebut terlihat dari laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak yang dirilis pada Selasa (28/11/2023). Download laporan tersebut melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. “Transparansi penggunaan...


Pajak Daerah Belum Optimal, BPK Rekomendasikan Pemda Kembangkan e-PAD

2024-03-02 06:11:29 | 0 Komentar , DDTC NEWS 10 View

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) pada pemerintah daerah sehingga menyebabkan pengelolaan pajak daerah belum optimal pada 2022. Menurut BPK, kelemahan SPI pada pemda salah satunya disebabkan pencatatan piutang pajak daerah yang belum didukung aplikasi pendapatan asli daerah elektronik (e-PAD). Oleh karena itu, BPK merekomendasikan pemda untuk mengembangkan aplikasi e-PAD. "BPK merekomendasikan kepada kepala...


DJBC Rilis SE Soal Standardisasi Layanan Kepabeanan Ekspor-Impor

2024-03-02 06:11:29 | 0 Komentar , DDTC NEWS 14 View

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-16/BC/2023 mengenai standardisasi pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan standardisasi pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor menjadi bagian dari upaya pemerintah mengefisiensi waktu dan biaya. Selain itu, standardisasi pelayanan juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk menata ekosistem logistik nasional. ...


tessalonika
SEKETARIS
tessalonika@gmail.com
Rendy Pangalila
Penulis Pajak Daerah
pranoto@bonito.com
Justin Tambunan
Penulis Harian
roberto.mancini@gmail.com
Karni Lasioly
Penulis Pajak Luar
manusia.milenium@gmail.com
Retha Wamena
Analisis Perpajakan & Kebijakan
dewi.safit@gmail.com