Pemerintah menetapkan hak dan kewajiban wajib pajak saat menghadapi pemeriksaan bukti permulaan. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 177/2022. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. “Pemeriksaan bukti...

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai parpol telah menggunakan dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan partai politik (banparpol) sesuai ketentuan yang berlaku. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2023 menyatakan BPK pada semester I/2023 melakukan pemeriksaan atas 9 laporan pertanggungjawaban banparpol dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol nasional. Pemeriksaaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat UU Partai Politik. "Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol...

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak badan perlu memahami bahwa kewajiban perpajakan sudah berjalan begitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya terdaftar. Kewajiban perpajakan ini mencakup pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan. Dalam hal NPWP baru terdaftar di pertengahan tahun atau bahkan menjelang akhir tahun maka SPT Tahunan atas tahun pajak tersebut tetap perlu dilaporkan. "Misalnya untuk SPT Tahunan badan 2023, tetap harus dilaporkan oleh wajib pajak badan meskipun NPWP-nya baru...

JAKARTA, DDTCNews - Rasio cakupan pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) pada 2022 terhadap wajib pajak badan mengalami kenaikan. Di sisi lain, rasio cakupan pemeriksaan wajib pajak orang pribadi menurun. Berdasarkan pada Laporan Tahunan DJP 2022, rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio/ACR) keseluruhan pada 2022 tercatat sebesar 0,88%. Capaian itu tidak jauh berbeda dengan kinerja ACR pada 2021 sebesar 0,86%. “[ACR adalah] besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung...

Produksi SP2DK dan jumlah wajib pajak yang menerimanya pada 2022 mengalami penurunan signifikan dibandingkan kinerja pada 2021. Kendati demikian, nilai LHP2DK yang terbit juga tercatat lebih rendah. Berdasarkan pada data Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP) 2022, produksi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tahun lalu sebanyak 525.683 surat. Jumlah ini turun sekitar 85,9% dibandingkan dengan produksi pada 2021 sebanyak 3,73 juta surat. “SP2DK adalah … surat...