JAKARTA, DDTCNews - Melalui Kepala KPP, Ditjen Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menetapkan wajib pajak non-efektif (WP NE). Penetapan ini bisa dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan wajib pajak atau secara jabatan. Jika seorang wajib pajak merasa tidak pernah mengajukan permohonan tetapi status NPWP-nya nonefektif, bisa jadi kepala KPP menetapkannya secara jabatan. Tentunya, penatapan WP NE secara jabatan ini didasarkan pada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. ...

Barang kena cukai dan barang lain terkait dengan tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian penyidikan demi kepentingan penerimaan negara dapat ditetapkan menjadi barang milik negara. Ketentuan terkait dengan penetapan barang kena cukai (BKC) dan barang lain menjadi barang milik negara (BMN) tersebut tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 54/2023. “Barang lain…meliputi sarana pengangkut; peralatan komunikasi; media atau tempat...

Dari Pemeriksaan sampai Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa PPh Badan” Kamis, 14 Desember 2023 Jam 08.30 – 16.30 WIB (8-TS) Narasumber : Sempurna Bahri Moderator : Tintje Beby Pokok Pembahasan : 1. Apa itu Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan bagaimana menanggapinya 2. Proses Pembahasan Akhir (Closing Conference) dan terbitnya SKP dan STP 3. Proses Keberatan sampai terbitnya Putusan 4. Persiapan Banding ke Pengadilan Pajak 5. Proses Banding sampai terbitnya putusan dan...

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mewaspadai peningkatan laju inflasi pada akhir tahun. Tito mengatakan tingkat inflasi Indonesia secara umum masih lebih rendah ketimbang negara lain. Namun, data inflasi terjadi pada Oktober dan November 2023 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. "[Tingkat inflasi Indonesia] tidak terlalu buruk. Kita relatif stabil, tetapi harus waspada karena 2 bulan ini trennya naik dari 2,2%...

Anwar Hidayat Moderator : Faizal Fernandez Pokok Pembahasan : 1. Perencaaan pajak kerjasama usaha kso dan jo 2. Perencanaan pajak PPh potput dan PPh badan update pmk 66 3. Perencanaan pajak PPh badan penyusutan dan amortisasi update sesuai pmk 72 tahun 2023 4. Teknik menghadapi sp2dk dan pemeriksaan 5. Perencanaan pajak atas akuisisi usaha dan saham REGISTRASI : https://bit.ly/DAFTAR-PPLIKPIPE-121223 Harga Normal : Anggota IKPI Offline : Rp 850.000 Online : Rp 950.000 Referensi Anggota...