JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan mengenai tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman sanksi untuk pegawai di lingkungan Kemenkeu. Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK 123/2023 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penerbitan PMK 123/2023 juga sejalan dengan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "Untuk meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan menjaga akuntabilitas Kementerian Keuangan, perlu dilakukan...

JAKARTA, DDTCNews - Pengiriman kode OTP atau token untuk administrasi perpajakan, termasuk pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online, hanya bisa dilakukan melalui 3 provider seluler. Ketiganya adalah Telkomsel, Indosat, dan XL. Berdasarkan kondisi tersebut, wajib pajak diimbau menggunakan nomor ponsel dari salah satu provider di atas. Jika memang tidak ada, DJP menawarkan solusi berikut ini. Wajib pajak bisa terlebih dulu memanfaatkan nomor ponsel dari kerabat yang menggunakan...

Pemerintah memberikan sejumlah fasilitas perpajakan kepada investor Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya adalah pemberian tax holiday atau insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti menuturkan tax holiday tersebut akan diberikan kepada investor yang menanamkan modalnya di IKN paling sedikit Rp 10 miliar. Sementara batas waktu paling lama dalam pemberian keringanan itu adalah maksimal 30...

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia siap menjadi produsen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang mampu memenuhi pasar global. Airlangga menyebut pemerintah telah memberikan berbagai insentif guna mendukung pengembangan kendaraan listrik. Selain itu, industri kendaraan listrik dalam negeri juga didukung pasokan bahan baku yang memadai. "Pengembangan industri KBLBB Indonesia saat ini mendapatkan momentum baik karena...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berkomitmen menanggulangi lonjakan harga pangan dalam beberapa waktu terakhir sebagai tercermin dalam laju inflasi komponen harga pangan bergejolak atau volatile food yang sudah mencapai 7,59%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan harga pangan memang masih bergejolak akibat tekanan harga global dan gangguan cuaca. Gejolak ini akan diintervensi lewat stabilisasi harga ataupun stabilisasi pasokan. "Peran APBN bersama dengan APBD terus...