Perpres 76/2023, Begini Perincian Target Pajak 2024 JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak 2024 senilai Rp1.989 triliun, naik 9,4% dari target penerimaan pajak 2023 senilai Rp1.818 trilun seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) 76/2023. Berdasarkan Perpres 76/2023, target penerimaan pajak terbesar bakal disumbang pajak penghasilan (PPh). Disusul, pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB),...

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa strategi yang akan ditempuh dalam mengejar target penerimaan pajak 2024 senilai Rp1.989 triliun, atau tumbuh 9% dari target penerimaan pajak pada tahun ini. Menurut Sri Mulyani, pencapaian target penerimaan pajak 2024 akan didukung oleh pelaksanaan reformasi perpajakan, implementasi coretax administration system, kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, serta sinergi dengan instansi lainnya. "Kami juga...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan bahwa rumah yang diberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) harus mendapatkan kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi SiKumbang. DJP menyatakan ada beberapa data yang dibutuhkan untuk pemberian insentif PPN rumah DTP di antaranya kode identitas rumah. Adapun kode identitas rumah bisa didapatkan melalui aplikasi pada Kementerian PUPR dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. "Silakan...

JAKARTA, DDTCNews - Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) masih belum dapat memastikan jadwal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) tingkat B dan C. Dalam keterangan yang diunggah pada laman resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, KP3SKP menyatakan jadwal dan penyelenggaraan USKP tingkat B dan C masih dipersiapkan. “Jadwal dan penyelenggaraan USKP tingkat B dan C masih dalam tahap proses persiapan oleh PPSKP. Informasi...

Pengenaan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto wajib pajak UMKM terbatas pada jangka waktu tertentu. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (29/11/2023). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti menjelaskan sesuai dengan PP 23/2018 yang sudah diperbarui dengan PP 55/2022, wajib pajak UMKM diberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto usahanya. Tarif PPh final 0,5% dapat digunakan oleh...