JAKARTA, DDTCNews - PMK 168/2023 memuat penegasan terkait dengan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan (bupot). Namun, tidak ada kewajiban pembuatan bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf (b) PMK 168/2023, pemotong pajak wajib membuat bupot PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan memberikan bupot tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. “Dalam hal tidak terdapat pemberian penghasilan sehubungan...

JAKARTA, DDTCNews - Bingkisan dari pemberi kerja berupa bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman, yang diberikan dalam rangka tahun baru Imlek bisa bebas pajak natura. Pemberian bingkisan tersebut tidak dikenakan pajak sepanjang diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Hal ini sebagaimana diatur dalam Lampiran A angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023. “Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam...

JAKARTA, DDTCNews - Beberapa unit vertikal Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengumumkan akan tetap memberikan pelayanan selama libur Isra Mi'raj, tahun baru Imlek 2575, dan cuti bersama, pada pekan ini. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Soekarno-Hatta mengumumkan terdapat penyesuaian jam layanan kantor pada pekan ini. Meski demikian, sejumlah layanan kepabeanan akan tetap tersedia. "Menyambut peringatan Isra Mi'raj dan tahun baru Imlek 2575, Bea Cukai Cukai Hatta tetap memberikan...

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan netralitas seluruh aparatur negara dalam pelaksanaan pemilu 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pemilu harus dilaksanakan dengan jujur, bersih, dan adil. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara perlu menghindari setiap tindakan yang membuka peluang tindak pidana korupsi, termasuk politik uang (money politic) dan konflik kepentingan (conflict of interest). "KPK merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang turut...

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen untuk mendorong penetapan RUU Konsultan Pajak menjadi undang-undang. Menurut Mahfud, RUU Konsultan Pajak termasuk salah RUU yang perlu dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas). "Kalau memang Undang-Undang Konsultan Pajak ini diperlukan tentu saja bisa kita ajukan masuk prolegnas," katanya dalam acara bertajuk Tabrak Prof!, dikutip pada Kamis (8/2/2024). Setelah masuk prolegnas, RUU...