JAKARTA, DDTCNews - PMK 164/2023 turut memuat ketentuan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) PMK 164/2023, ketentuan itu berlaku bagi wajib pajak dengan omzet hingga Rp4,8 miliar (UMKM) yang memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum; wajib pajak yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar; atau wajib pajak yang telah melewati jangka waktu tertentu pengenaan PPh final. “ …. wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 mulai tahun pajak pertama wajib pajak...

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim banyaknya guyuran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam beberapa bulan terakhir ini bukanlah keputusan pemerintah sendiri. Seluruh bansos yang diberikan, baik itu bantuan pangan ataupun bantuan langsung tunai (BLT), sudah disetujui oleh partai-partai melalui mekanisme politik di DPR. "Itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu, mekanisme kenegaraan kita...

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak diingatkan untuk menghapus range faktur pajak tahun lalu pada aplikasi e-faktur. Pengusaha kena pajak (PKP) perlu menghapus nomor seri faktur pajak (NSFP) yang tidak terpakai pada menu referensi nomor faktur di aplikasi e-faktur desktop. Apabila range faktur pajak tahun lalu tidak dihapus, ada risiko munculnya eror saat wajib pajak merekam faktur pajak keluaran. "Hapus range faktur dahulu agar NSFP tahun 2024 akan otomatis terbaca ketika akan membuat faktur...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan menghentikan layanan lupa electronic filing identification number (EFIN) lewat X/Twitter Kring Pajak. Mulai 5 Februari 2024, layanan lupa EFIN akan dialihkan dari X/Twitter ke email. "#KawanPajak orang pribadi dapat menggunakan layanan lupa EFIN melalui email di alamat: [email protected]," tulis DJP melalui akun X/Twitter resminya, Jumat (2/2/2024). Untuk diketahui, EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak yang...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyarankan generasi muda, terutama mahasiswa, memulai investasi untuk mempersiapkan bekal finansial masa depan. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan mengatakan Surat Berharga Negara (SBN) dapat menjadi pilihan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Jika dibandingkan dengan deposito, lanjutnya, investasi pada SBN akan mendapatkan bunga lebih tinggi dan atas bunga tersebut dikenakan tarif pajak yang kecil. "Pemerintah memberikan...