NUSANTARA, DDTCNews - Pemerintah akan menyelesaikan pembangunan 47 tower rumah susun ASN dan anggota TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini. Dalam kunjungannya ke IKN, Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 12 tower rumah susun akan selesai dibangun pada Juli 2024. Selanjutnya, sebanyak 21 tower ditargetkan selesai dibangun dan siap huni pada September 2024. "Ditambah pada November 14 [tower], berarti 47 [tower] selesai kira-kira di akhir November. Sehingga pergeseran ASN...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mendorong Amerika Serikat (AS) mengotorisasi pembaruan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia. Atase Perdagangan Washington D.C Ranitya Kusumadewi mengatakan pemerintah AS melalui United States Trade Representative (USTR) telah memutuskan untuk memperpanjang pemberian GSP kepada Indonesia pada 2020. Namun sejak keputusan tersebut, penerapan GSP untuk Indonesia dan sejumlah negara lainnya masih tertunda karena menunggu persetujuan...

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak bernama Puguh Suseno mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Kuasa hukum pemohon Muhammad Ardilangga mengatakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karena tidak secara tegas mengatur unsur pemidanaan atas wajib pajak yang menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Norma pada...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mulai melaksanakan piloting modul impor barang bawaan penumpang BC 2.2 dan modul ekspor barang bawaan penumpang untuk dibawa kembali BC 3.4 tahap I pada 2024. Melalui Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-41/BC/2024, dijelaskan modul impor barang bawaan penumpang BC 2.2 dan modul ekspor barang bawaan penumpang untuk dibawa kembali BC 3.4 telah diimplementasikan dalam sistem CEISA 4.0 di beberapa kantor pabean di pada 2022 dan 2023. Kedua...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 153/2023 yang mengatur pengembalian penerimaan negara (restitusi) di bidang kepabeanan dan cukai. Kepala Subdirektorat Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategi DJBC Lupi Hartono mengatakan PMK 153/2023 telah menyederhanakan proses bisnis restitusi di bidang kepabeanan dan cukai. Menurutnya, pemberlakuan peraturan tersebut akan mempermudah semua pelaku usaha mengajukan restitusi di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk yang...