Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam aplikasi e-bupot 21/26 akan melewati proses validasi oleh sistem. Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Dwi Langgeng Santoso mengatakan untuk orang pribadi penduduk, aplikasi e-bupot 21/26 pada prinsipnya hanya menerima 2 identitas yang dapat dimasukkan. Keduanya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NIK. “Nah, untuk NIK ini … nanti ada juga semacam validasi,” ujarnya, dikutip pada Rabu (28/2/2024). Dwi mengatakan validasi...

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim harga beras sudah turun di pasar-pasar. Pernyataan Jokowi ini menjawab pertanyaan pewarta mengenai keluhan masyarakat soal beras. Meskipun pemerintah sudah mengguyur pasaran dengan stok beras tetapi harga beras tercatat masih di atas normal. "Beras, coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Dicek lagi di Pasar Johar. Beras itu harus dicek. Cek harganya turun atau naik. Cek, [saya lihat] sudah turun. Karena harian itu saya cek dan saya...

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2024 mencapai Rp22,9 triliun, turun 5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Encep Dudi Ginanjar menilai kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai dalam tahun berjalan ini masih sejalan dengan pola yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun realisasi tersebut setara dengan 7,1% dari target Rp321 triliun. "Meskipun terjadi penurunan sebesar 5%...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan terus mengoptimalkan fitur data prepopulated jelang implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan data prepopulated akan makin banyak dimanfaatkan ketika CTAS diterapkan. Data prepopulated ini biasanya berasal dari bukti potong yang telah dilaporkan pemotong pajak. "Data tersebut akan terus...

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meminta Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (28/2/2024). Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya menilai penerapan pajak kripto di Indonesia telah berdampak terhadap nilai transaksi kripto dalam negeri. "Dengan pengenaan pajak sebesar saat ini, menambah biaya bagi para nasabah...