00:00:00, 24 01-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 6 View
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat sudah ada 2,18 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan 2023 hingga 31 Januari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan kebanyakan SPT Tahunan itu dilaporkan secara online. DJP pun telah memberikan bukti penerimaan surat (BPS) dan bukti penerimaan elektronik (BPE) kepada wajib pajak tersebut. "Sampai dengan 31 Januari 2024, total sebanyak 2,18 juta SPT Tahunan 2023 yang sudah disampaikan atau tumbuh...
00:00:00, 24 01-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 4 View
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan setidaknya terdapat 4 manfaat yang bakal diterima wajib pajak dari pengembangan aplikasi akun wajib pajak (taxpayer account management) (TAM). DJP menyebut akun wajib pajak menjadi salah satu aplikasi pada sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS). DJP menjelaskan aplikasi ini akan mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. "Taxpayer account management menampilkan data yang update...
00:00:00, 24 01-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 12 View
(formulir 1721-VIII). Kedua, bupot PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap – (formulir 1721-A1). Simak ‘Kata DJP, Ini 2 Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap’. (kaw) Jika jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir lebih besar daripada jumlah PPh Pasal 21 terutang dalam tahun pajak bersangkutan, kelebihan tersebut wajib dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap dan pensiunan. Pengembalian kelebihan tersebut dilakukan beserta dengan...
00:00:00, 24 31-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 8 View
(formulir 1721-VIII). Kedua, bupot PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap – (formulir 1721-A1). Simak ‘Kata DJP, Ini 2 Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap’....
00:00:00, 24 31-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 7 View
JAKARTA, DDTCNews - Sebagai negara kepulauan, Indonesia mengandalkan jalur perairan sebagai sarana utama transportasi laut yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan. Hal ini menjadikan perusahaan jasa pelayaran memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan melalui layanan angkutan orang atau barang. Dalam konteks perpajakan, pemerintah Indonesia telah menetapkan ketentuan yang mengatur pemajakan atas perusahaan pelayaran, termasuk jasa pelayaran dalam negeri....