00:00:00, 24 01-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
Kring Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak perihal batas akhir pembayaran pajak atau pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) yang bertepatan dengan hari libur. Kring Pajak menyatakan pembayaran dan pelaporan SPT Masa dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya dalam hal batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Masa bertepatan dengan hari libur. “Sesuai ketentuan PMK 242/2014 dan PMK 243/2014, pembayaran dan pelaporan SPT Masa dapat dilakukan paling lambat pada hari...
00:00:00, 24 01-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 8 View
Masa berlaku sertifikat elektronik hanya diberikan selama 2 tahun. Untuk itu, wajib pajak diimbau untuk mengecek secara berkala masa berlaku sertifikat elektronik sehingga tidak menemui kendala ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. Kring Pajak menjelaskan wajib pajak dapat mengecek masa berlaku sertifikat elektronik tersebut dengan cara melihat bukti penerbitan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak (KPP). “Wajib pajak juga dapat impor sertifikat elektronik...
00:00:00, 24 01-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 7 View
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat masih menerima 56.700 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 yang disampaikan secara manual hingga 31 Januari 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan mayoritas wajib pajak memang telah menyampaikan SPT Tahunan secara online. Meski demikian, DJP tetap menerima penyampaian SPT Tahunan secara manual. "Sebanyak 44.1000 wajib pajak orang pribadi dan 12.600 wajib pajak badan masih menyampaikan SPT Tahunannya secara...
00:00:00, 24 01-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 7 View
Pemenuhan ketentuan penyelenggaraan dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing documentation/TP Doc) dapat diuji dirjen pajak. Hal ini menjadi bagian dari pengujian kepatuhan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm's length principle (ALP). Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 172/2023, pengujian atas pemenuhan ketentuan TP Doc (Pasal 36 ayat (2) huruf a) itu dilakukan sebelum masuk ke pengujian penerapan PKKU dalam Pasal 3 (Pasal 36 ayat (2) huruf b). “Direktur...
00:00:00, 24 01-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
LONDON, DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) mendorong pemerintah Inggris untuk tidak melanjutkan rencana pemangkasan pajak pada tahun ini. Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan penerimaan pajak masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan belanja modal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. "Apa yang kita lihat di Inggris dan sejumlah negara lainnya adalah perlunya rencana fiskal jangka menengah yang mampu mengakomodasi tekanan belanja," ujar Gourinchas,...