Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk bersiap melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2023. Bagi wajib pajak badan, SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan melalui e-form PDF pada DJP Online. Untuk dapat mengakses e-form PDF, wajib pajak harus sudah teregistrasi pada DJP Online dan memiliki electronic filing identification number (EFIN). Bagi wajib pajak badan permohonan aktivasi EFIN itu dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian. "Permohonan...

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat saat ini sebanyak 475 pemerintah daerah telah menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penerapan QRIS menjadi bagian dari upaya percepatan dan perluasan transaksi keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, QRIS salah satunya bermanfaat untuk mengefisiensi pengumpulan pajak daerah. "QRIS digunakan untuk transaksi pajak daerah. Dari pajak parkir, PBB, segala pajak-pajak dari daerah itu sekarang...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.144,69 pada 31 Desember 2023, atau 38,59% dari produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio utang pemerintah menurun signifikan dari tahun sebelumnya. Rasio utang tersebut juga masih berada di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. "Rasio utang kembali mengalami penurunan menjadi 38,6% dari PDB," katanya, Selasa (30/1/2024). Sri Mulyani...

SIDOARJO, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengingatkan pekerja migran Indonesia (PMI) agar memahami ketentuan kepabeanan dan cukai atas barang kiriman dan impor. Seperti diketahui, PMI mendapatkan beberapa perlakuan khusus dalam hal kepabeanan barang kiriman dan impor yang mereka bawa. Tak cuma itu, pekerja migran juga diingatkan agar mendaftarkan IMEI atas gadget atau gawai yang dibawanya dari luar negeri. "Apabila penumpang tidak melakukan registrasi IMEI pada saat kedatangan, maka...

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar seleksi calon hakim agung (CHA) guna memenuhi kebutuhan hakim agung di Mahkamah Agung (MA), termasuk kebutuhan hakim agung tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan pihaknya telah menerima surat dari MA mengenai pengisian kekosongan jabatan hakim agung di MA. Dalam surat tersebut, MA menyatakan masih ada 3 kursi hakim agung TUN khusus pajak yang...