00:00:00, 23 07-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 12 View
Saat mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak akan diberitahukan mengenai hak dan kewajibannya. Lantas, apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap wajib pajak? Merujuk pada dokumen PajakPedia yang dirilis Ditjen Pajak (DJP), terdapat sejumlah hak wajib pajak yang disebutkan. Pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak jika pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong/dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang. “[Kedua], hak ketika wajib pajak dilakukan...
00:00:00, 23 07-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
JAKARTA, DDTCNews - Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia perlu sigap dalam mengikuti perkembangan sistem pajak internasional. Pasalnya, sistem pajak internasional yang kini berlaku sejatinya disusun berdasarkan kesepakatan era 1920-an. Di sisi lain, perkembangan model bisnis dan globalisasi membuat ketentuan yang berlaku tidak dapat lagi mengakomodasi pemajakan internasional atas kegiatan ekonomi lintas yurisdiksi yang makin terdigitalisasi. Kelemahan tersebut pada akhirnya...
00:00:00, 23 07-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah. Bahlil mengatakan ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah bekerja keras menarik investasi ke daerahnya masing-masing, baik investasi dari dalam negeri maupun investasi asing. "Kenapa kementerian lain yang mengumpulkan pajak tukinnya...
00:00:00, 23 07-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 12 View
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-16/BC/2023 mengenai standardisasi pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan setidaknya ada 3 alasan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor perlu distandardisasi. Pertama, adanya miss informasi status proses ekspor dan impor yang terjadi pada pengguna jasa. "Informasi yang disampaikan kepada pengguna jasa tidak sesuai dengan...
00:00:00, 23 07-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
JAKARTA, DDTCNews - Rasio cakupan pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) pada 2022 terhadap wajib pajak badan mengalami kenaikan. Di sisi lain, rasio cakupan pemeriksaan wajib pajak orang pribadi menurun. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (7/12/2023). Berdasarkan pada Laporan Tahunan DJP 2022, rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio/ACR) adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang...