JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) pada pemerintah daerah sehingga menyebabkan pengelolaan pajak daerah belum optimal pada 2022. Menurut BPK, kelemahan SPI pada pemda salah satunya disebabkan pencatatan piutang pajak daerah yang belum didukung aplikasi pendapatan asli daerah elektronik (e-PAD). Oleh karena itu, BPK merekomendasikan pemda untuk mengembangkan aplikasi e-PAD. "BPK merekomendasikan kepada kepala...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-16/BC/2023 mengenai standardisasi pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan standardisasi pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor menjadi bagian dari upaya pemerintah mengefisiensi waktu dan biaya. Selain itu, standardisasi pelayanan juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk menata ekosistem logistik nasional. ...

JAKARTA, DDTCNews - Penerimaan pajak konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap total pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhir, porsi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara selalu di atas 60%. Sisanya, ditopang oleh penerimaan dari kepabeanan dan cukai, penerimaan perpajakan lainnya, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta hibah. Dalam postur APBN 2024 misalnya, pendapatan negara dipatok di angka Rp2.802,3 triliun. Angka itu, salah satunya, dipenuhi melalui penerimaan...

Ditjen Pajak (DJP) berhasil melakukan pencairan piutang pajak sejumlah Rp14,07 triliun sepanjang 2022 melalui serangkaian tindakan penagihan, mulai dari pemberian surat teguran hingga penjualan barang sitaan pajak. Tindakan penagihan tersebut meliputi teguran atau peringatan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. “Segala upaya penagihan tersebut bertujuan agar...

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai rasio utang pemerintah sebesar 37,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih relatif rendah. Sri Mulyani mengatakan rasio utang pemerintah memang sempat meningkat selama pandemi Covid-19. Meski demikian, lanjutnya, rasio utang tersebut telah menurun sejalan dengan langkah konsolidasi fiskal. "Rasio utang pemerintah Indonesia relatif lebih rendah ketimbang negara berkembang lainnya dan negara maju," katanya dalam The 12th...