00:00:00, 23 06-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 13 View
JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan menteri keuangan untuk memerintahkan dirjen pajak agar menginstruksikan kepala KPP untuk memberikan pembinaan kepada account representative (AR). Pemeriksaan BPK pada 2021 dan 2022 menunjukkan terdapat AR yang tidak melakukan penelitian, permintaan penjelasan hasil penelitian ke wajib pajak, dan/atau analisis yang cukup atas penghitungan potensi pajak dalam kerangka pengawasan kepatuhan wajib pajak. "BPK...
00:00:00, 23 06-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 14 View
JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan monitoring atas fasilitas tempat penimbunan berikat (TPB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) pada 2021 dan 2022 belum optimal. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2023 menyatakan monitoring umum TPB dan KITE oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC)/kantor pelayanan utama bea cukai (KPUBC) belum dilaksanakan secara periodik minimal 1 bulan sekali. Kemudian, laporan monitoring umum pada...
00:00:00, 23 06-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 13 View
JAKARTA, DDTCNews - Sesuai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pajak pada Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (6/12/2023). Pemeriksaan pengelolaan pajak merupakan bagian dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Secara keseluruhan, pemeriksaan pengelolaan pajak mengungkap 17 temuan dengan 19...
00:00:00, 23 06-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 14 View
JAKARTA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman US$250 juta atau sekitar Rp3,87 triliun, termasuk US$10 juta dari Dana Perwalian United Kingdom-Asean Catalytic Green Finance Facility (UK-AGCF), kepada pemerintah Indonesia. Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menyebut pinjaman akan digunakan untuk membiayai proyek penanggulangan banjir di Jawa bagian utara dalam rangka mengurangi risiko banjir di daerah pesisir utara Pulau Jawa. "Banjir mengganggu kegiatan ekonomi,...
00:00:00, 23 05-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) memastikan seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lawan transaksinya telah valid. Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan NPWP yang tidak valid akan menimbulkan konsekuensi bagi ILAP. ILAP pun dinilai turut memiliki peran penting untuk mendorong lawan transaksinya memvalidasi NPWP 16 digit. "Apabila nanti kemudian data dari pegawai, vendor, atau customer belum valid,...