JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat terdapat 394 juta penonton yang menyaksikan 4 kali pelaksanaan debat capres-cawapres peserta pemilu 2024. Anggota KPU August Mellaz mengatakan data tersebut bersumber dari 9 televisi yang menayangkan acara debat. Dia berharap pelaksanaan debat dapat membantu masyarakat menentukan pilihan capres-cawapres pada pemilu 14 Februari 2024. "Harapannya ini akan menjadikan tujuan kampanye melalui metode debat menjadi suatu instrumen yang penting...

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rasio pajak (tax ratio) Indonesia pada 2023 mencapai 10,21%. Sri Mulyani mengatakan kinerja penerimaan pajak pada 2023 tergolong positif sejalan dengan aktivitas ekonomi yang menguat. Selain itu, lanjutnya, ada faktor reformasi perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. "Kinerja yang positif tersebut ditopang oleh kuatnya aktivitas ekonomi domestik, yaitu pemulihan yang terus berlanjut dan reformasi perpajakan yang terus...

JAKARTA, DDTCNews - Lagi-lagi, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dalam menerima pesan singkat atas nama kantor pajak. Modus penipuan lewat Whatsapp masih saja marak. Biasanya, penipu mengirimkan pesan via Whatsapp dengan berpura-pura menyampaikan surat peringatan. Wajib pajak diancam agar segera melunasi sejumlah pajak terutang. Dalam pesan tersebut, dilampirkan pula file Apk dengan judul menyerupai dokumen tagihan pajak. "Waspada jika menerima Whatsapp seperti...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menetapkan harga mintah Indonesia (ICP) pada Januari 2024 senilai US$77,12 per barel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan ICP Januari 2024 naik jika dibandingkan nilai pada Desember 2023, yakni US$75,51 per barel. Menurutnya, naiknya ICP kali ini dipengaruhi oleh lonjakan permintaan terhadap minyak mentah dunia. "Permintaan minyak dunia pada kuartal I/2024 diperkirakan akan meningkat sebesar 1,7 juta barel per hari (bph), yang...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan turut mereformasi layanan administratif wajib pajak. DJP menyatakan wajib pajak nantinya akan lebih mudah mengakses layanan administratif. Dalam hal ini, wajib pajak dapat menyelesaikan administrasi pemberitahuan, pengajuan, atau pemprosesan permohonan yang berhubungan dengan fasilitas, perizinan, termasuk permohonan non keberatan dan keberatan...