JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat terdapat 9 perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan DJBC memberikan sanksi berupa penangguhan layanan atau blokir ekspor terhadap 9 perusahaan itu. Penangguhan layanan ekspor dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Dari 9 itu, 2 perusahaan sudah melakukan pemenuhan...

Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Timur bersama Pemkot Administrasi Jakarta Timur menyelenggarakan sosialisasi mengenai pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif sesuai dengan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Jakarta Timur Sugeng Satoto mengatakan kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 112 bendahara suku badan, suku dinas, kecamatan, dan kelurahan di lingkungan Pemkot Administrasi Jakarta Timur. "Dengan adanya kegiatan sosialisasi PP 58/2023...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan dari PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada Januari 2024 mencapai Rp57,76 triliun, turun 22,6% dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp74,63 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi setoran PPN dan PPnBM itu setara dengan 7,12% dari target yang ditetapkan pada tahun ini sejumlah Rp811,366 triliun. "Untuk penerimaan pajak berdasarkan aktivitas kegiatan, kita lihat dalam hal...

JAKARTA, DDTCNews - Salah satu saluran bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan lupa EFIN adalah email. Sebelumnya, DJP secara resmi menutup layanan lupa EFIN melalui media sosial x atau Twitter. Dengan banyaknya permohonan lupa EFIN yang masuk ke Ditjen Pajak (DJP), berapa lama balasan nomor EFIN akan masuk ke email kita? Menjawab pertanyaan ini, DJP meminta wajib pajak untuk menunggu dan mengecek kotak masuk email secara berkala. "Email wajib pajak akan dibalas sesuai antrean yang ada,"...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp43,3 triliun pada Januari 2024. Capaian ini mengalami kontraksi sebesar 5,3% (year on year/yoy). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut setara 8,8% dari target Rp492 triliun. Menurutnya, kontraksi PNBP disebabkan oleh moderasi harga berbagai komoditas. "Tahun ini [realisasinya] sedikit di bawah, Rp43,3 triliun, akibat moderasi harga komoditas yang lebih...