00:00:00, 24 19-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 9 View
Rencana Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (19/1/2024). Luhut mengatakan pemerintah sedang mencari formulasi titik ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara. Salah satu usulannya ialah dengan menaikkan tarif pajak kendaraan untuk sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM). “Tadi kita juga rapat, dan pemerintah tengah menyiapkan...
00:00:00, 24 18-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 13 View
Pihak lain harus menggunakan NIK sebagai NPWP serta NPWP 16 digit dalam layanannya mulai 1 Juli 2024. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam PMK 112/2022 s.t.d.d PMK 136/2023. Adapun pihak lain yang dimaksud adalah penyelenggara layanan administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 … pihak lain … harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan dimaksud,” bunyi penggalan...
00:00:00, 24 18-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 14 View
JAKARTA, DDTCNews - PMK 168/2023 turut memuat ketentuan pengurangan yang diperbolehkan bagi pensiunan untuk menghitung penghasilan neto serta penghasilan kena pajak. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PMK 168/2023, penghasilan neto merupakan seluruh jumlah penghasilan bruto dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan. Penghasilan kena pajak sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). “Penghasilan bruto … bagi...
00:00:00, 24 18-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
JAKARTA, DDTCNews - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai program transisi energi semestinya lebih menyasar masyarakat menengah ke atas. Sekjen DEN Djoko Siswanto menjelaskan masyarakat menengah ke atas memiliki daya beli yang lebih baik sehingga proses transisi bisa dilakukan tanpa ada hambatan finansial. Argumen yang disampaikan DEN cukup kuat. Pasalnya, program transisi energi memang butuh modal yang tidak sedikit. Misalnya, penggunaan kompor listrik yang membutuhkan konsumsi listrik tidak...
00:00:00, 24 18-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 11 View
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat posisi utang pemerintah senilai Rp8.144,69 pada 31 Desember 2023. Laporan APBN Kita edisi Januari 2024 menyatakan rasio utang tersebut terhadap PDB sebesar 38,59%. Rasio utang ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir 2022 yang sebesar 39,7%, serta saat puncak pandemi Covid-19 pada 2021 sebesar 40,74%. "Rasio utang ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui...