JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan peraturan presiden (perpres) mengenai sistem penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) segera terbit. Melalui beleid tersebut, pemerintah membuka peluang bagi pelaku industri untuk menyimpan karbon dari luar industri migas. Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan pepres mengenai CCS memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari Permen ESDM 2/2023. Dalam beleid yang lama tersebut, penyimpanan CCS hanya terbatas di wilayah kerja...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulai menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) manajemen ASN sebagai tindak lanjut atas UU ASN. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan izin prakarsa dari RPP tersebut telah dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 29 Desember 2023. Harapannya, RPP selesai disusun dan ditetapkan sebagai PP dalam waktu dekat. "Semoga dalam waktu tidak lama lagi bisa selesai. Maksimal memang harus...

JAKARTA, DDTCNews - Kemenkeu mempersilakan pelaku usaha untuk mengajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Lydia Kurniawati mengatakan pengujian materiil atau judicial review adalah hak setiap warga negara. "Silakan menggunakan jalur yang secara...

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi term deposit valuta asing (TD valas) devisa hasil ekspor (DHE) sejauh ini senilai US$2,2 miliar. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan transaksi TD valas DHE relatif stabil dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, perusahaan yang menempatkan DHE SDA di TD valas juga terus bertambah. "Yang menarik jumlah perusahaan yang masuk bertambah, sekarang 156," katanya, dikutip pada Kamis (18/1/2024). Destry mengatakan TD...

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 83 lembaga survei yang mendaftar untuk melakukan jajak pendapatan dan penghitungan cepat (quick count) hasil pemilu 2024. Anggota KPU August Mellaz mengatakan pendaftaran lembaga survei pemilu 2024 telah ditutup pada 15 Januari 2024. KPU pun masih melakukan verifikasi terhadap lembaga survei yang mendaftar tersebut. "Yang jelas dokumen-dokumen administrasinya itu yang menjadi dasar kami [dalam melakukan verifikasi]," katanya,...