00:00:00, 23 02-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 11 View
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa evaluasi dari kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam PP 36/2023. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PP 36/2023 sesungguhnya sudah terimplementasi dengan baik dan dipatuhi oleh para eksportir. Namun, masa evaluasi diperpanjang guna menampung masuk pelaku usaha terhadap ketentuan ini. "Compliance-nya sudah bagus, yang tidak comply hanya 1%....
00:00:00, 23 02-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
JAKARTA, DDTCNews - Sekretariat Pengadilan Pajak mengatakan stress test telah dilakukan guna memastikan reliabilitas dari sistem e-tax court. Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan TIK Sekretariat DJP Sasvia Julia mengatakan berdasarkan pengujian tersebut, e-tax court dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. "Sampai saat ini hasilnya baik dan masih mampu sistem ini mendapatkan [pengguna] sebanyak itu. Namun, tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadi gangguan," ujar Sasvia dalam e-Tax...
00:00:00, 23 02-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 11 View
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Aplikasi Signal dikembangkan untuk memberikan kemudahan masyarakat melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Melalui media sosial, dijelaskan sejumlah keuntungan apabila masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi Signal. "Kenapa harus aplikasi SIGNAL? Ternyata ada 3 alasan khusus nih buat kamu yang mau bayar pajak...
00:00:00, 23 02-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 11 View
JAKARTA, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan perekonomian Indonesia hanya akan bertumbuh sebesar 4,9% pada tahun ini. Menurut OECD, beberapa indikator menunjukkan adanya peningkatan permintaan, seperti bertumbuhnya sektor manufaktur dan tingkat okupansi hotel. "Meski demikian, pembelian semen dan impor mesin masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyaluran kredit perbankan juga masih lesu," tulis OECD dalam OECD...
00:00:00, 23 02-1 | 11 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berencana menerbitkan penjelasan secara terperinci mengenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas imbalan berupa natura dan kenikmatan jika diperlukan. Topik ini mendapat cukup banyak sorotan dari netizen selama sepekan terakhir. Penerbitan panduan tentang pajak natura ini akan mempertimbangkan hasil inventarisasi masalah terkait dengan pengenaan PPh atas imbalan berbentuk natura dan kenikmatan sesuai dengan PMK 66/2023. "Kami terus susun. Apabila...