Air mineral dalam kemasan ternyata sempat menjadi objek pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Berdasarkan penelusuran sejumlah peraturan, air mineral dalam kemasan setidaknya sudah dikenakan PPnBM pada 1991. Pada tahun tersebut, pengenaan PPnBM atas air mineral dalam kemasan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 1183/KMK.04/1991. Adapun air mineral dalam kemasan termasuk ke dalam barang mewah pada Lampiran I. “Atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras seiring dengan telah digelarnya pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan beras kembali dilanjutkan guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. "22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ini sangat memerlukan adanya bantuan tersebut. Jadi ini bentuk kehadiran negara yang memerhatikan rakyat, sehingga bantuan ini terus dilakukan...

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyusun peraturan mengenai pemberian insentif pajak kepada industri gim nasional. Melalui Perpres 19/2024, pemerintah menuliskan arah kegiatan untuk mendukung program percepatan pengembangan industri gim nasional. Salah satunya, memberikan fasilitas pajak bagi pengembang dan penerbit gim. "Dibutuhkan kebijakan pemanfaatan fasilitas perpajakan untuk mendukung percepatan...

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 30 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II dan pejabat noneselon setara pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengatakan semua pejabat Kemenkeu akan dihadapkan pada tugas yang mudah. Meski demikian, dia meminta para pejabat tersebut selalu memberikan kontribusi positif bagi kementerian. Menurutnya, setiap pejabat Kemenkeu harus siap menunjukkan dedikasi dalam...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rekanan satuan kerja (satker) instansi pemerintah. DJP menyatakan jika kolom NPWP rekanan yang tersedia di sistem satker masih menggunakan format 15 digit, satker perlu melakukan penyesuaian. Adapun penyesuaian dilakukan agar bisa mengakomodasi masuknya NPWP format baru. “Agar bisa mengakomodasi inputan NPWP format 16 digit dan kolom NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) 22...