Kring Pajak mengingatkan bahwa tidak ada lagi perbedaan penghitungan PPh Pasal 21 antara wajib pajak bukan pegawai berkesinambungan dan wajib pajak bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Penjelasan otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet di media sosial. Menurut Kring Pajak, diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023 membuat bukan pegawai tidak lagi dibedakan antara berkesinambungan atau tidak. “Dalam ketentuan dan aplikasi terbaru, bukan pegawai...

Setiap orang yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke luar negeri harus melapor pada pejabat bea dan cukai. Kewajiban ini berlaku jika uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dibawa minimal Rp100 juta atau setara dengan itu. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memiliki kewenangan untuk mengawasi pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain. Kewenangan itu bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana pendanaan...

JAKARTA, DDTCNews - Pelaporan SPT Masa PPN kini dilakukan secara online melalui e-faktur. Namun, ada kalanya wajib pajak menemui kendala dalam menggunakan efaktur. Salah satu kendala yang kerap ditemui wajib pajak adalah munculnya notifikasi eror 'ETAX-40001: Tidak dapat Menghubungi E-Tax Invoice Server'. Jika hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan? "Yang pertama, Anda harus memastikan terhubungi dengan internet untuk mengakses layanan e-faktur," kata contact center Ditjen Pajak (DJP) saat...

BONTANG, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan soal sulitnya mencari negara asal impor beras bagi Indonesia. Krisis pangan yang melanda banyak negara membuat negara-negara pengekspor beras juga mengerem kuota ekspornya. Bahkan, ujar Jokowi, tidak sedikit negara produsen beras yang kini memilih menyetop pengiriman beras ke luar negeri. "Semua negara sangat berhati-hati terhadap pangan. Dulu kalau kita impor beras, gandum, mudah kita cari. Sekarang 22 negara yang biasanya kita...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan dan Tengah (DJP Kalselteng) mengingatkan para wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu guna mencegah layanan pada gangguan teknis (server error). “Saya mengimbau wajib pajak lalukan segera pelaporan SPT tahunan, jangan menunggu batas akhir Maret-April 2024,” kata Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar seperti dikutip dari AntaraNews.com, Rabu (29/2/2024). Ia menyebutkan batas...