JAKARTA, DDTCNews - Pemindahbukuan dapat dilakukan ke jenis pajak lain dalam masa pajak yang sama. Permohonan pemindahbukuan (Pbk) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani surat permohonan Pbk dan dilampiri dengan asli Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau bukti pembayaran. Secara terperinci, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 242/2014, surat permohonan Pbk memang perlu dilampiri dengan sejumlah dokumen. Selain dokumen BPN, beberapa dokumen lain yang perlu dilampirkan adalah asli...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak akan lebih efisien dan mudah sejalan dengan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). DJP menyatakan penyampaian SPT menjadi salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Penyampaian SPT ini adalah serangkaian kegiatan administrasi perpajakan mengenai SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. "Pembaharuan cara...

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana menyatakan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Direktur Muda Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Renard Widarto mengatakan Indonesia memiliki ruang untuk meningkatkan tax ratio karena termasuk dalam negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Oleh karena itu, peningkatan tax ratio perlu dilakukan...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berpandangan insentif pajak masih tetap diperlukan guna menarik investasi ke dalam negeri. Meskipun Indonesia dan beberapa negara akan memberlakukan pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) mulai tahun ini, menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, insentif pajak tetap perlu diberikan. Insentif itu terutama tax holiday. “Saya agak berbeda dengan Ibu Menkeu [Sri...

Sesuai dengan PMK 172/2023, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm's length principle (ALP) untuk restrukturisasi usaha harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) PMK 172/2023, penerapan PKKU atau ALP untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan pada Pasal 4 ayat (4). “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu … meliputi … restrukturisasi usaha,”...