JAKARTA, DDTCNews - Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis tren harga beras di tingkat konsumen akhir bakal turun dalam waktu 2 hingga 3 pekan. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan harga beras akan segera turun sejalan dengan penurunan harga gabah kering panen (GKP) di level petani. Saat ini, harga GKP sedang mengalami penurunan secara bertahap sejak pekan kedua Februari 2024. "Saat ini, harga gabah kering panen di tingkat petani sudah sekitar Rp7.100 per kilogram. Artinya, jika...

JAKARTA, DDTCNews - Kehadiran sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system/CTAS) bakal mengubah urutan pengisian sekaligus format dari SPT Tahunan PPh badan dan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Angga Sukma Dhaniswara mengatakan pengisian SPT akan dimulai dari SPT induk dengan menjawab pertanyaan. Setelah itu, pengisian SPT berlanjut ke lampiran yang dipersyaratkan sesuai dengan jawaban wajib pajak. "Biasanya kalau kita mengisi...

Kring Pajak memberikan solusi kepada wajib pajak yang terkendala saat melakukan upload atau submit SPT Tahunan Formulir 1770 lantaran token yang digunakan ternyata tidak valid. Penjelasan Kring Pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet di media sosial. Menurut Kring Pajak, adanya notifikasi token tidak valid disebabkan token yang digunakan berbeda dengan token yang ter-generate sistem. “Wajib pajak dapat mencoba mengirim ulang token e-form PDF dengan mencentang Hanya Kirim Token...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri menargetkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki identitas kependudukan digital (IKD) atau digital ID. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan IKD diperlukan agar sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pusat dan daerah bisa terkoneksi. "Digital ID per 26 Februari 2024 sudah mencetak 8,2 juta ID. Kami harapkan nanti seluruh warga negara Indonesia memiliki KTP digital. KTP yang hanya bisa disimpan di handphone, tanpa kartunya harus di...

JAKARTA, DDTCNews - Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) mendorong Ditjen Pajak (DJP) untuk membentuk taxpayer charter. Pembentukan taxpayer charter merupakan salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Komwasjak berdasarkan pengawasan yang dilakukan sepanjang 2023. "Komwasjak terus mendukung penguatan DJP dalam koridor pengawasan strategis untuk terwujudnya tata kelola perpajakan yang baik serta meningkatnya kualitas kebijakan dan administrasi perpajakan," tulis Sekretariat Komwasjak...