JAKARTA, DDTCNews - Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj IAI) kembali menggelar regular tax discussion (RTD) yang membahas seluk beluk penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Ketua KAPj IAI yang juga menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Pembinaan dan Penertiban SDM DJP John Hutagaol mengatakan PP 58/2023 diterbitkan untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21. "Tujuan PP 58/2023 salah satunya adalah untuk kemudahan pelaksanaan...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perindustrian meminta pemerintah daerah turut mendorong pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Staf Ahli Bidang Penguatan Industri Dalam Negeri Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan pemerintah pusat telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong P3DN, termasuk melalui pemberian insentif fiskal. Namun, program P3DN tidak akan optimal tanpa dukungan dari pemda. "Memang diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah,...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengingatkan masyarakat terkait dengan ketentuan kepabeanan yang harus dipatuhi ketika menjalankan usaha jasa titipan (jastip) sebagaimana diatur dalam PMK 203/2017. DJBC menjelaskan barang yang diimpor memakai skema jastip akan dikategorikan sebagai sebagai barang nonpersonal use sehingga penyelesaian kewajiban kepabeanannya tidak mendapatkan fasilitas pembebasan seperti barang pribadi penumpang. "Buat kamu yang berencana buat pergi ke luar...

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana mempercepat perwujudan lingkungan hidup dan berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Direktur Muda Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Renard Widarto mengatakan partisipasi swasta dibutuhkan untuk mempercepat perwujudan ekonomi hijau dan biru. Dalam hal ini, lanjutnya, insentif pajak dapat diberikan untuk menarik sektor swasta. "Bagi pengusaha mungkin...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) lagi-lagi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati apabila menerima surat elektronik atau email yang mengatasnamakan otoritas. Baru-baru ini, DJP kembali mengidentifikasi modus penipuan mengatasnamakan otoritas melalui email dengan menyisipkan file apk. "Apabila menerima email serupa, mohon diabaikan karena email tersebut merupakan penipuan," cuit akun resmi DJP, dikutip pada Sabtu (27/1/2024). Peringatan tersebut disampaikan DJP lantaran masih...