JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Indonesia belum mengubah threshold penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sejak 2016. Padahal di beberapa yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat (AS), penyesuaian threshold PTKP sudah dilakukan untuk merespons laju inflasi serta mencegah bracket creep. Situasi tersebut menjadi pendorong bagi Daniel Wiranata Dayan untuk menuangkan pemikirannya melalui artikel berjudul Reconsideration of Threshold PTKP, Sudahkah Relevan dan Adil? Artikel tersebut berhasil...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) terus bersiap mengimplementasikan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). Penyuluh KPP Badung Utara Jalu Atmojo mengatakan PSIAP akan mereformasi sejumlah proses bisnis pada DJP. Perubahan tersebut juga termasuk 5 proses bisnis yang bakal dirasakan langsung oleh wajib pajak. "Nanti dengan reformasi perpajakan berupa PSIAP ini akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam wajib pajak melaksanakan kewajiban...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak agar segera penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 secara benar, lengkap, dan jelas. DJP menyatakan wajib pajak perlu memastikan semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak masuk dalam penyampaian SPT Tahunan tersebut. Penyampaian SPT Tahunan ini dilaksanakan berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). "Pada dasarnya SPT harus disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas," tulis akun X DJP...

Setiap tahunnya, 26 Januari diperingati sebagai Hari Pabean Internasional. Tanggal tersebut dipilih karena merupakan kali perdana sidang Dewan Customs Co-operation Council (CCC) digelar, tepatnya pada 26 Januari 1953 di Brussels, Belgia. Dalam perkembangannya CCC bertransisi menjadi World Customs Organization (WCO) atau Organisasi Kepabeanan Dunia. Organisasi ini merupakan induk badan/organisasi kepabeanan di masing-masing negara. Melansir dari laman WCO, Hari Pabean Internasional tahun ini...

JAKARTA, DDTCNews - Bukti potong PPh Pasal 21 harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ketentuan ini menyusul dirilisnya e-Bupot 21/26 untuk memfasilitas pembuatan bukti potong PPh Pasal 21/26 sesuai dengan ketentuan terbaru. Topik ini mendapat sorotan cukup banyak dari warganet selama sepekan terakhir.  Aplikasi e-Bupot 21/26 tidak memungkinkan pemotong pajak untuk untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 atas pemberian penghasilan kepada orang...