JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mewajibkan pemotong pajak tertentu untuk membuat bukti pemotongan (bupot) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bulanan (formulir 1721-VIII) dalam bentuk dokumen elektronik. Kewajiban pembuatan formulir 1721-VIII dalam bentuk elektronik tersebut ditujukan untuk pemotong pajak yang membuat formulir 1721-VIII dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c Perdirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024. “Bupot...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali menjelaskan wajib pajak masih dapat menyampaikan SPT Tahunan 2023 secara manual dengan mengirim dokumen fisik ke kantor pajak atau melalui pos. DJP menyatakan tidak semua wajib pajak dapat melakukan penyampaian SPT Tahunan secara manual. Penyampaian SPT Tahunan secara manual hanya dapat dilakukan sepanjang wajib pajak belum pernah melakukan pelaporan secara elektronik. "Apabila sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen...

JAKARTA, DDTCNews - Aplikasi e-bupot 21/26 belum memuat fitur penerapan ketentuan tarif lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Contact center Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan hal tersebut saat merespons keluhan salah satu warganet di X. Warganet tersebut menyampaikan munculnya tarif normal (bukan tarif lebih tinggi 20%) saat memasukkan penghitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Menurut Kring Pajak, Pasal 21 ayat (5) dan ayat...

Seluruh perekaman melalui aplikasi e-bupot 21/26 dapat dilihat oleh pegawai atau pihak yang memiliki akses ke akun DJP Online perusahaan. Hal tersebut disampaikan contact center Ditjen Pajak (DJP) saat merespons pertanyaan salah satu warganet di X. Warganet bertanya mengenai ada atau tidaknya skema multi users mengingat data gaji atau penghasilan pegawai yang masuk dalam bukti pemotongan (bupot) bersifat rahasia. “Saat ini untuk seluruh perekamannya dapat dilihat oleh pegawai atau pihak...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 165/2023 mengenai tata cara permohonan, permintaan, dan pembayaran sanksi administratif berupa denda dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. PMK 165/2023 diterbitkan sebagai peraturan pelaksana PP 54/2023. Sesuai dengan PMK tersebut, dirjen atau kepala kantor bea dan cukai akan melakukan penelitian terhadap permohonan ultimum remedium pada bidang cukai yang diajukan tersangka. ...