00:00:00, 24 17-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 137/2023 yang mencabut PMK 227/2014 mengenai operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator/AEO), dan berlaku sejak 11 Januari 2024. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Encep Dudi Ginanjar mengatakan PMK 137/2023 salah satunya mengakomodasi simplifikasi kondisi dan persyaratan AEO. Sejalan dengan makin banyaknya perusahaan yang memiliki predikat AEO, kinerja logistik dalam perdagangan internasional juga akan...
00:00:00, 24 17-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 9 View
JAKARTA, DDTCNews - Sektor mineral dan batu bara (minerba) masih menjadi tulang punggung sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) dalam menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke negara. Realisasi PNBP sektor minerba pada 2023 mencapai Rp172,96 triliun. Angka tersebut setara 58% dari total PNBP sektor ESDM pada 2023 senilai Rp300,3 triliun. Realisasi PNBP sektor ESDM tersebut juga jauh melebihi target awal, yakni Rp254 triliun. "Realisasi PNBP minerba mencapai Rp172,96 triliun...
00:00:00, 24 17-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 11 View
JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan diberlakukannya imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan (PPh) melalui UU PPh s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Permohonan pemohon yang meminta MK untuk menyatakan bahwa pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan berupa fasilitas kesehatan bertentangan dengan UUD 1945, dinilai tidak beralasan menurut hukum. "Menolak permohonan Pemohon untuk...
00:00:00, 24 17-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 13 View
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali mengingatkan pemda untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan pemerintah melalui Bappenas dan Kemendagri juga menyediakan pendampingan kepada pemda dalam menyusun RPJPD. Menurutnya, sinkronisasi perencanaan pembangunan sangat membutuhkan keselarasan, keterpaduan, dan sinergi. "Penyelarasan melalui...
00:00:00, 24 17-0 | 10 Bulan Lalu, 0 Komentar 10 View
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan layanan aplikasi DJP tidak dapat diakses sementara waktu oleh masyarakat, pada akhir pekan ini. DJP menyatakan aplikasi web pajak.go.id tidak dapat diakses untuk sementara pada Minggu (21/1/2024) pukul 06.00 WIB sampai dengan Senin (22/1/2024) pukul 06.00 WIB. Waktu henti (downtime) tersebut dilakukan untuk pemeliharaan infrastruktur TIK DJP. "Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," bunyi pengumuman DJP, Rabu(17/1/2024). Melalui...